Hoaks karena oposisi tak kredibel, NasDem contohkan kebijakan Jokowi yang dikritik
Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan memang tak jarang hoaks yang ada di Indonesia terjadi karena ucapan dari elite partai politik. Sebab, kata dia, tak jarang partai politik mengingkari apa yang telah disepakati baik dengan pemerintah dan DPR.
"Kebijakan presiden yang dikritik, kebijakan presiden semua dari perspektif oposisi yang enggak betul lah itu yang dimaksudkan dengan hoaks itu," kata Johnny saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (9/3).
Dia mencontohkan, dalam hal utang negara beberapa partai politik baik koalisi, oposisi dan pemerintah sudah memiliki kesepakatan. Tetapi saat utang negara sudah disetujui nyatanya banyak partai politik yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke media.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan hoaks tentang Partai Perubahan? Usai pernyataan Anies yang ingin mendirikan partai baru, di media sosial beredar Anies membentuk Partai Perubahan dan mengimbau masyarakat untuk ikut bergabung bersama partai barunya.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi informasi hoaks tentang partainya? 'Saya tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,' ujar Anies dalam videonya, seperti dikutip dari akun X @aniesbaswedan
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
"Yang dibicarakan utang luar negeri hampir Rp 4000 triliun siapa yang setujui utang luar negeri? Yang menyetujui itu pemerintah dan DPR. Pemerintahnya Presiden melalui Menteri Keuangan. DPR nya semua fraksi yang ada di DPR termasuk yang oposisi itu setuju. Keluarlah kita punya postur APBN dengan postur defisitnya sebesar setiap tahun di bawah tiga persen," ungkapnya.
"Dia setujui tapi pada saat keluar, bilang ini utang yang besar enggak benar ini Presiden. Lu yang enggak benar bilang Presiden yang enggak benar, kan itu disetujui bersama. Nah ini hoaks bukan," katanya.
Anggota Baleg DPR itu pun mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak lagi menyebarkan berita bohong agar demokrasi Indonesia berkualitas.
"Yang dimaksudkan jangan mengatakan yang tidak benar sebagai kebenaran itu yang maksud dengan marilah kita jaga demokrasi kita ini supaya lebih berkualitas," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menuding hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel. Dia menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.
"Hoaks ada karena kita tidak punya oposisi kredibel. Tidak ada policy alternatif. Mainkan isu primordial saja. Yang setuju RT," katanya dikutip merdeka.com dari akun twitter miliknya, Kamis (8/3).
"Tesis utama kami, hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif".
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Grace Natalie menanggapi tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Jokowi ingin merebut kursi Ketum PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP menyebut Jokowi memang memegang arahan kebijakan, namun penggunaan anggaran berada di tangan menteri.
Baca SelengkapnyaPada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaMembahas isu kontroversial yang melibatkan Partai Cokelat dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya