Hormati keputusan mayoritas, PPP setuju masa kerja Pansus ditambah
Merdeka.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menghormati jika mayoritas fraksi menginginkan masa kerja Pansus Hak Angket KPK diperpanjang. Meski demikian, partai berlambang kabah ini sebenarnya ingin masa kerja Pansus tidak diperpanjang.
Masa kerja Pansus akan habis pada 28 September 2017 mendatang. Pansus angket menyatakan masih membutuhkan waktu karena harus mengonfirmasi 4 temuan penyimpangan kinerja KPK kepada lembaga antirasuah itu.
"Kami menghormati kalau fraksi-fraksi yang ada di Pansus mayoritas menghendaki agar KPK tetap diminta untuk hadir. Maknanya berarti ya masa kerja pansus diperpanjang," kata anggota Fraksi PPP Arsul Sani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 berakhir? Masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, dimulai pada tanggal 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kapan masa kerja KPPS Pemilu 2024? Masa Kerja KPPS Pemilu 2024 sesuai dengan Keputusan PKPU Nomor 1669 Tahun 2023 berlangsung selama 3 bulan.Dimulai dari tanggal 1 Februari 2024 hingga tanggal 30 April 2024.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Namun, Arsul menyebut belum ada kesepakatan soal perpanjangan masa kerja di internal Pansus. Anggota Pansus menyerahkan keputusan masa kerja tambahan kepada sikap fraksi-fraksi partai di rapat paripurna.
Pengambilan keputusan soal perpanjangan masa kerja Pansus akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun apabila musyawarah tidak bisa tercapai, mekanisme pengambilan keputusan akan ditentukan pada suara terbanyak.
"Kesepakatan yang ada di pansus adalah nanti sikap fraksi biarkan ada di paripurna. Kami tidak mengambil keputusan di rapat kelompok-kelompok fraksi yang ada di pansus," tegasnya.
Lebih lanjut, Sekjen PPP ini mengimbau kepada fraksi-fraksi yang tidak mengirimkan perwakilan ke Pansus agar tidak memberikan pandangan. Sebab, sejak awal fraksi-fraksi yang tidak mengirim perwakilan tidak setuju dengan pembentukan Pansus. Ada 3 fraksi yang tidak mengirimkan perwakilan ke Pansus, yaitu PKS, Gerindra dan Demokrat
"Mestinya sikap dia yang tidak ikut di pansus diam saja. Kan dia dalam posisi tidak setuju dengan Pansusnya. Ketika pansusnya jalan akan terus atau tidak, ya tidak perlu," tukasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMasa kerja PPS dan PPK dimulai beberapa bulan sebelum hari pemilihan dan berlanjut hingga seluruh tahapan pemilihan selesai.
Baca SelengkapnyaMAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman
Baca SelengkapnyaMK akan siap kapan pun mengikuti pengumuman final hasil Pemilu dari KPU
Baca SelengkapnyaKetua MK tetap optimis waktu yang sudah diatur bisa dimaksimalkan meski sengketa pemilu komplek.
Baca SelengkapnyaDalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, PPS mengambil peran sentral dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
Baca Selengkapnya