HT sebut Dedi Mulyadi punya kapasitas selesaikan masalah di Jabar

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi merupakan sosok yang mampu menyelesaikan masalah Jawa Barat. Pemikiran tentang kultur dari pria yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu pun menurut Hary, harus didukung agar dirinya mampu menterjemahkannya dalam konteks kebijakan di Jawa Barat.

Hal tersebut dia ungkapkan di sela kegiatan Sharing Investment Desa yang diselenggarakan di Bale Maya Datar Purwakarta, Senin (8/5). Hary menegaskan, basis kultur yang dijadikan asas pembangunan oleh Dedi Mulyadi dapat melahirkan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat. Sehingga ke depan, bukan hanya masyarakat Purwakarta yang merasakan hasil tangan dingin Dedi dalam pembangunan, melainkan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.

"Konsep Kang Dedi ini luar biasa, Purwakarta sudah menjadi bukti keberhasilan Kang Dedi. Infrastruktur dibangun sampai pedesaan. Kita ketahui bahwa Jawa Barat ini mayoritasnya juga pedesaan. Cara Kang Dedi membangun Purwakarta harus ditularkan ke seluruh Jawa Barat," jelas pria yang akrab disapa HT tersebut.

HT pun sempat menyinggung terkait tujuan pembangunan berbasis pedesaan. Dia berujar bahwa kesejahteraan merupakan tujuan utama. Sehingga menurut dia, siapapun yang berjuang demi kesejahteraan, maka harus didukung sepenuhnya.

"Intinya, kita harus memiliki pemimpin daerah yang punya pikiran maju, punya integritas, mengetahui akar persoalan dan solusinya. Kang Dedi ini pemimpin yang punya karakter seperti itu, harus didukung," pungkasnya.

Acara Sharing Investment Desa ini sendiri diikuti oleh seluruh kepala desa dari Purwakarta dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Program ini bertujuan menciptakan Desa Mandiri yang ke depan tidak lagi bergantung pada biaya APBN maupun APBD. Akan tetapi, Desa dapat menghidupi kebutuhan rumah tangganya dengan keuntungan yang dihasilkan dari investasi kepada perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.

Sementara modal awal untuk pembiayaan program ini, dapat berasal dari dana bantuan APBN maupun APBD kepada pihak desa. Melalui program ini diharapkan beban pembiayaan Negara kepada Desa dapat dikurangi sedikit demi sedikit.