HTI diduga ikut 'bermain' dalam gerakan #2019GantiPresiden

Merdeka.com - Gerakan #2019GantiPresiden gencar dilakukan. Masyarakat perlu waspada karena dikhawatirkan ada kelompok tertentu memanfaatkan momentum tersebut. Mereka diduga ikut 'nimbrung' untuk membuat kegaduhan menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat Intelijen dan Keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara menduga HTI memanfaatkan gerakan itu untuk mendapat keuntungan. Pertama, jika terjadi benturan HTI akan mengkonsolidasikan kader-kadernya untuk melakukan pergantian sistem pemerintahan di Indonesia.

Kedua, mereka akan mengatakan bahwa presiden berganti tidak akan ada perubahan selagi sistemnya tidak digantikan. "HTI hanya memanfaatkan gerakan," kata Robi dalam keterangannya, Jumat (7/9).

Oleh karena itu, menurutnya, kader-kader HTI yang terombang-ambing karena tidak memiliki organisasi setelah dibubarkan pemerintah akan memanfaatkan tagar ini untuk membuat kekacuan. Organisasi ini dilarang karena akan memunculkan konflik horizontal sesama anak bangsa yang beragama suku, bahasa, agama, dan budaya.

HTI dibubarkan pemerintah dan status badan hukumnya dicabut. Pencabutan merujuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah berdalih kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Rumah yang paling nyaman untuk dimanfaatkan olehnya (HTI) adalah PKS karena memiliki bapak ideologi yang sama yakni Ikhwanul Muslimin," tutur Direktur Indonesian Muslim Crisis Center itu.

Tetapi bedanya, kata Robi, HTI anti-Pancasila dan demokrasi sehingga dibubarkan. Sementara PKS masuk dalam sistem demokrasi.

Belakangan ini muncul spanduk khilafah yang dialamatkan kepada PKS di beberapa titik. Selain di Surabaya, Jawa Timur, hari ini terlihat juga di Depok, Jawa Barat. Kader PKS Depok pun langsung menurunkan spanduk fitnah tersebut.

Mardani Ali Sera yang juga inisiator gerakan #2019GantiPresiden membantah gerakannya ditunggangi kepentingan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyebut gerakan ini sama sekali tidak ada afiliasi dengan HTI maupun partai politik.

Pernyataan tersebut menanggapi viralnya spanduk gerakan #2019GantiPresiden dengan logo HTI. Dalam spanduk tersebut juga terdapat logo PKS.

"Itu ada PKS-nya juga. Di banyak tempat tidak ada ditempel PKS, tempel Gerindra enggak ada. Kita enggak bawa partai di sini dan tidak bawa HTI. Boro-boro HTI. FPI juga enggak," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa mengungkapkan, spanduk-spanduk PKS mendukung sistem khilafah sudah muncul berbulan-bulan lalu. Tetapi, sampai muncul lagi saat ini belum ada kemajuan berarti dari aparat kepolisian.

"Mabes Polri mengeluarkan pernyataan akan mengusut ini sejak tiga bulan lalu. Teman-teman PKS Jakarta juga sudah melaporkan spanduk fitnah khilafah ini ke polisi beberapa bulan silam. Sampai sekarang muncul lagi, belum ada laporan perkembangan kasus," kata Ledia melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (7/9).