Hujan interupsi, paripurna DPR persetujuan Komjen Budi diskors
Merdeka.com - Rapat paripurna DPR membahas persetujuan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan diskors. Skors dilakukan karena banyak interupsi yang muncul dari fraksi-fraksi partai politik.
"Karena banyak yang belum sepakat. Kami sekarang skorsing 10 menit untuk lobi," kata pimpinan rapat Taufik Kurniawan dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1).
Namun, anggota fraksi PDI Perjuangan Hendri Yosodiningrat sempat menolak adanya skorsing tersebut. Menurutnya persoalan sudah jelas tinggal diambil keputusan saja.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
"Tidak perlu di tunda-tunda pimpinan. Ini sudah jelas makanya tinggal diambil keputusan," ujar dia.
Sebelumnya anggota DPR dari Fraksi PAN Kuswiyanto menyatakan setuju terhadap pencalonan Budi Gunawan. Namun, PAN meminta pimpinan DPR bertemu terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami setuju tapi kami usul agar pimpinan DPR bertemu dulu dengan presiden untuk membahas segala perkembangan yang terjadi," terang dia.
Di lain pihak, anggota dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menolak pencalonan Budi Gunawan. Menurutnya tak layak seorang tersangka menjadi Kapolri.
"Pengangkatan Budi Gunawan oleh presiden akan mencoreng sejarah di negeri ini. Karena untuk pertama kalinya presiden mengangkat seorang tersangka jadi Kapolri," kata Benny.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Pansus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri, menyayangkan kejadian tersebut
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaAda cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya