Husni Kamil akan tindak tegas anggota KPUD jadi calo suara
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengendus ada modus-modus yang dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat daerah sebagai calo suara. Biasanya, para calo ini menawarkan jasa untuk membantu perolehan suara caleg dan parpol.
"Dari uraian tadi dari Prof Jimly (Asshiddiqie) dan Pak Nelson (Simanjuntak), tentu tak ada asap jika tak ada api. Dan ini harus dicermati," kata Husni di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/4).
Husni mengklaim bila KPU telah melakukan mekanisme-mekanisme penyelenggaraan pemilu yang jujur dan memiliki integritas. Mulai dari tahap rekrutmen penyelenggara KPU di tingkat daerah hingga pusat.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
"Pertama, proses rekrutmen, kami tidak hanya memenuhi administratif tapi juga memenuhi substantif, peserta memenuhi kriteria yang integritas. Dari nilai-nilai yang diambil dari provinsi dan kabupaten dari komisionernya telah melakukan seleksi yang ketat," jelasnya.
Selain sumpah jabatan, lanjut Husni, para penyelenggara pemilu dari tingkat daerah sampai pusat juga telah menandatangani pakta integritas. "Jika ada kasus-kasus yang melibatkan dia, baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, secara fulgar, terang benderang dan itu melanggar etika dan bisa dibuktikan terlibat money politic, maka dikenakan tindakan tegas dari DKPP, Bawaslu," jelas Husni.
"Kami tak melindungi. Seluruh penyelenggara pemilu di bawah koordinasi KPU agar memperhatikan rambu-rambu yang telah dibuat. Kami sangat sensitif laporan-laporan yang telah disampaikan pada masyarakat," tambahnya.
Husni menegaskan, KPU tidak akan melindungi jajaran di bawahnya bila melanggar aturan. "Maka tak ada perlindungan atas individu-individu itu, itu tak merupakan kebijakan kelembagaan," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaKetua KPU diberi sanksi peringatan keras karena menerima pendaftaran pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaSuara Hasyim kemudian meninggi, ketika disinggung sumber dari surat tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaPuan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.
Baca SelengkapnyaFirli berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini.
Baca Selengkapnya" Yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab," Aria Bima
Baca Selengkapnya