HUT pertama Perindo, Hary Tanoe kasih 12 jurus ekonomi ke Jokowi

Merdeka.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merayakan hari jadi yang pertama. Partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo ini memberikan 12 'jurus' dari sejumlah ahli untuk memperbaiki masalah perekonomian termasuk pelemahan rupiah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini masalah serius harus diselesaikan bersama-sama karena kita tidak mau Indonesia terpuruk lebih lama," kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau HT dikutip dari Antara, Kamis (8/10).

Akibat persoalan ekonomi yang melanda Indonesia, Partai Perindo beberapa waktu lalu menggelar rembug ekonomi nasional dengan mengumpul sejumlah pakar ekonomi.

Para pakar ekonomi yang hadir yakni mantan Komisaris PT Telkom Anggito Abimanyu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FE UI) Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Didin Damanhuri.

Kemudian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (INDEF) Enny Sri Hartati.

Hadir juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Wihana Kirana Jaya, serta ahli lainnya seperti Bramantyo Djohanputro, Didik J Rachbini dan H S Dillon.

Para ekonom itu mengusulkan 12 poin rekomendasi mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia yakni pemerintah perlu meningkatkan sinkronisasi otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan masuknya devisa hasil ekspor.

Perlu perbaikan kualitas birokrat, pembangunan harus fokus kepada sektor riil dengan kebijakan fiskal yang tepat, investasi, inovasi pada semua aspek.

Hal lain pemerintah harus membangun iklim ekonomi dengan sensitivitas dan situasi politik yang kondusif dan penyerapan anggaran negara yang tepat sasaran untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia.

Kebijakan ekonomi yang mendukung industri dalam negeri untuk memicu iklim investasi kembali kondusif, percepatan proyek infrastruktur yang menggunakan sumber pembiayaan dan bahan baku dalam negeri sehingga banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Selanjutnya, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pasar, modal, pelatihan, dan juga perlindungan khusus untuk memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat.

Saran selanjutnya memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga segera merealisasikan politik pertanian masa depan lebih baik melalui keberpihakan kepemilikan lahan milik petani, akses model murah, proteksi produk pertanian termasuk politik anggaran yang terus berpihak pada kesejahteraan petani.

Menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap terjaga dan meningkat dan pengoptimalkan kinerja BUMN untuk mengerjakan proyek untuk meningkatkan pendapatan negara agar dapat mengurangi ketergantungan pendapatan dari pajak.

Salah satu pakar ekonomi Ari Kuncoro menyatakan pemerintah tidak bisa menerapkan cara 'tradisional' mengatasi masalah ekonomi Indonesia saat ini.

Ari menekankan, pemerintah harus berupaya menstabilkan inflasi, memberikan proteksi perlindungan kepada golongan menengah ke bawah dan meredam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jika tiga hal itu dijalankan, Ari optimis roda perekonomian di Indonesia akan kembali meningkat.

Sementara itu, Anggito Abimanyu menitikberatkan terhadap perbaikan kualitas sistem birokrasi dan sumber daya manusia pada seluruh departemen.