Ibas Soal Kisruh Demokrat: Saya Yakin Pemerintah Punya Nurani Lihat Mana yang Benar
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yakin negara akan hadir untuk meluruskan kasus pengambil alihan Partai Demokrat. Menurutnya, tugas pemerintah harus melihat mana yang benar dan salah.
"Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI itu dalam rapat koordinasi FPD, Selasa (9/3).
Menurut Ibas, KLB Deli Serdang secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi. Tapi ia yakin, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian," tuturnya.
"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," tambah dia.
Ibas berharap, kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini. Serta, demokrasi yang indah dijalankan dengan cara-cara penuh martabat.
"Bagi kami sih, ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap ayo kita selamatkan demokrasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Ibas yakin masyarakat dan juga pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi. Serta mana aktivitas yang bersifat ilegal.
"Dari kacamata mana pun kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota FPD tidak perlu ragu akan hal tersebut," tegasnya.
Terakhir, Ibas mengingatkan agar anggota FPD dan para pengurus Demokrat di seluruh Tanah Air senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi rakyat. "Terus, perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Anies, meski beda pilihan koalisi, berbeda sosok yang diusung bukan berarti komunikasi tidak dilakukan.
Baca SelengkapnyaPerludem masih melakukan pemantauan di lima daerah, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaSeruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaSekitar 47 baliho yang dirusak di sekitar Kecamatan Bojongsari dan sawangan.
Baca SelengkapnyaBahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.
Baca SelengkapnyaBawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung pribahasa musang berbulu domba.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh berharap para pemimpin nasional tidak kehilangan kontrol.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat darurat di Cikeas, Jumat 1 September 2023.
Baca Selengkapnya