Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ibu-ibu Sebar Kampanye Hitam ke Jokowi, BPN Prabowo Minta Hukum Ditegakkan

Ibu-ibu Sebar Kampanye Hitam ke Jokowi, BPN Prabowo Minta Hukum Ditegakkan Tiga pelaku kampanye hitam Jokowi. ©2019 Merdeka.com/Bram Salam

Merdeka.com - Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendukung aparat penegak hukum menindak ibu-ibu penyebar kampanye hitam kepada Joko Widodo. Namun, Kubu Prabowo mengingatkan polisi tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, terutama ke pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Ketiga ibu-ibu tersebut menyampaikan kepada warga, pasangan nomor 01 akan melegalkan pernikahan sejenis dan menghilangkan suara azan jika terpilih kembali. Mereka saat ini diperiksa di Polda Jabar.

"Hukum memang harus ditegakkan. Tapi kami harap jangan hanya tajam kepada pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/2).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Suhud, pemerintah tetap harus mengedukasi warganya agar tidak melakukan kampanye hitam di Pilpres. Bukan malah menangkap mereka yang mengkritik Jokowi dan pemerintah.

"Tugas pemerintah melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Dengan alasan apa pun jangan gampang menangkapi rakyat yang berbeda sikap dengan pemerintah," tegasnya.

Dia menganggap, pernyataan ibu-ibu itu merupakan bentuk keresahan di masyarakat. Oleh karenanya, kata Suhud, kubu Jokowi hanya perlu meluruskan bahwa isu tersebut tidak benar.

"Isu yang disampaikan oleh kelompok ibu-ibu itu kan beredar di masyarakat. Harusnya dijelaskan saja bahwa isu itu tidak benar," ujar Suhud.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini mengaku tidak tahu pasti apakah ibu-ibu itu merupakan relawan pendukung Prabowo-Sandi. Dia menegaskan relawan resmi harusnya terdaftar di BPN Prabowo.

Senada dengan Suhud, Jubir BPN Ferdinand Hutahaean juga menilai seharusnya kubu Jokowi cukup membawa kasus ini ke Bawaslu saja. Tidak usah dibawa ke kantor polisi.

"Ini kan argumen, kenapa tidak dibalas dengan argumen saja," kata Ferdinand.

Sebelumnya, petugas Polres Karawang mengamankan tiga orang wanita yang diduga sebagai penyebar kampanye hitam menyerang pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin.

Ketiga orang perempuan yang diamankan bernama, Engqay Sugiarti (39) warga Babakanmaja Rt 01/03, Ika Peranika (36) warga Kalioyod RT 02 RW 03 keduanya warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Karawang, dan Citra Widianingsih, (38) Perumnas Bumi Telukjambe Blok W No. 273 Karawang.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Ingatkan Calon Kepala Daerah soal Korupsi: Kau Khianati Rakyat, Saya yang Pertama Menindak!
Prabowo Ingatkan Calon Kepala Daerah soal Korupsi: Kau Khianati Rakyat, Saya yang Pertama Menindak!

Presiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
TKN Ungkap Strategi Prabowo-Gibran Wujudkan Penegakan Hukum Bebas Korupsi
TKN Ungkap Strategi Prabowo-Gibran Wujudkan Penegakan Hukum Bebas Korupsi

TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan, pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran bisa memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
APK Prabowo-Gibran di Banyuwangi Hilang, Relawan Lapor Bawaslu
APK Prabowo-Gibran di Banyuwangi Hilang, Relawan Lapor Bawaslu

Ia pun menuntut supaya aparat seperti Bawaslu, dan pihak lain turut mengawasi.

Baca Selengkapnya
TKN Ungkap 3 Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran
TKN Ungkap 3 Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran

Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Soroti Anies Dilaporkan Kubu Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres: Pengingkaran Demokrasi
PDIP Soroti Anies Dilaporkan Kubu Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres: Pengingkaran Demokrasi

Sekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Prabowo-Gibran Minta Pendukungnya Tidak Membalas Ketika Dihujat
Ini Alasan Prabowo-Gibran Minta Pendukungnya Tidak Membalas Ketika Dihujat

Menurut Tim 02, Prabowo sudah dari jauh-jauh hari mengatakan tak perlu membalas hujatan dari siapapun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto Dapat Dukungan Politik dari Purnawirawan Pejuang Indonesia dan Bunda Pertiwi
Prabowo Subianto Dapat Dukungan Politik dari Purnawirawan Pejuang Indonesia dan Bunda Pertiwi

bagi Pejuang Bunda Pertiwi, hal paling penting dan utama adalah pak Prabowo Subianto jadi presiden 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati: Jangan Rakyat Dipecah-pecah Hanya karena Ingin Langgengkan Kekuasaan
Megawati: Jangan Rakyat Dipecah-pecah Hanya karena Ingin Langgengkan Kekuasaan

Megawati meminta relawannya tidak takut menghadapi intimidasi dari lawan politik maupun aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati Marah Berapi-api Pidato Kampanye Ganjar di Bandung: Polisi, Tentara Sudah Intimidasi Rakyat
VIDEO: Megawati Marah Berapi-api Pidato Kampanye Ganjar di Bandung: Polisi, Tentara Sudah Intimidasi Rakyat

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara keras tentang intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian maupun tentara kepada rakyat di tahun politik Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya
Megawati Geram Relawan Ganjar-Mahfud Terus Diintimidasi: Mereka Takut Kalah
Megawati Geram Relawan Ganjar-Mahfud Terus Diintimidasi: Mereka Takut Kalah

Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.

Baca Selengkapnya