Follow
Ibu korban 98 minta Jokowi tak pilih cawapres pelanggar HAM
Merdeka.com - Sejumlah keluarga korban tragedi 98 masih rutin menggelar aksi setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka. Salah satu di antaranya Sumarsih (61). Dia orang tua Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan yang menjadi salah tewas korban tewas tertembak dalam tragedi Semanggi I.
Kini Sunarsih mendukung Jokowi sebagai presiden. Menurut dia, hanya gubernur DKI itu satu-satunya capres yang tidak melakukan pelanggaran HAM.
Namun, apabila Jokowi berpasangan dengan orang yang melakukan pelanggaran HAM, maka dapat dipastikan masa pemerintahannya tidak berjalan dengan mulus.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? 'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Siapa Gubernur Jawa Barat pertama? Dr. Soetardjo Kertohadikusumo, Anggota Volksraad yang Menjabat Gubernur Jawa Barat Pertama
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
"Pak Jokowi menurut survei selalu unggul tetapi kalau berpasangan dengan pelaku pelanggaran HAM, saya percaya pemerintahannya tidak akan berhasil dengan baik, makmur, dan sejahtera," ujar Sumarsih di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/5).
Oleh karenanya, Sumarsih meminta kepada mantan Wali Kota Solo itu untuk tidak memilih dari kalangan militer. Dia juga menyarankan, untuk memilih cawapres Jokowi agar meminang sosok yang pro kepada masyarakat.
"Saya meminta tidak memilih wakilnya pelaku HAM dan bukan militer," tandasnya.
"Saya dukung Jokowi, wakil presidennya orang yang berani memerintah prorakyat, berani menunjukan kejujuran dan juga menjunjung martabat," lanjutnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Suasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo ketika bertarung dengan Prabowo di Pilpres 2019
Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengingatkan kembali janji di debat 2019, saat Presiden Joko Widodo meminta untuk tidak memilih pemimpin diktator
Baca Selengkapnya
Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca Selengkapnya
Luluk juga mengklaim dirinya tak kalah populer dengan Khofifah dan Risma.
Baca Selengkapnya
Pesan tegas itu terkait jangan memilih calon yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM dan potongan diktator
Baca Selengkapnya
Hasto menyatakan perilaku menghormati HAM juga dicerminkan dari sikap anti korupsi.
Baca Selengkapnya
Amnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri telah mengetahui hal itu sehingga ia berani menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengingat ucapan Jokowi agar tidak memilih pemimpin diktator, otoriter dan melanggar HAM.
Baca Selengkapnya