Ical anggap persoalan Golkar sudah selesai, tolak Munas bersama
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical). Sebelumnya, Jokowi juga memanggil dan melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono.
Ical menjelaskan, pada tanggal 30 Desember yang lalu Menkum HAM melakukan pencabutan terhadap SK Menkum HAM sebelumnya tentang pengesahan DPP Partai Golkar Munas Ancol. Selanjutnya PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutuskan bahwa yang sah adalah Munas Bali.
"Karena itulah maka kami menganggap persoalan sudah selesai. Karena persoalan Golkar sudah selesai maka barulah kami datang menghadap kepada Bapak Presiden," kata Ical di Istana, Jakarta, Senin (11/1).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Mengapa Partai Golkar eksis hingga sekarang? Partai Golongan Karya (Golkar) salah satu partai tertua yang tetap eksis hingga kini, keberhasilannya tidak lepas dari soliditas kader hingga simpatisan untuk terus tampil dalam setiap Pemilu sejak 1971.
Ical menegaskan, tidak ada Munas bersama seperti yang diusulkan Agung Laksono. Menurutnya, rencana Munas bersama adalah mengada-ada lantaran tidak ada dalam AD/ART partai.
"Jadi menurut AD ART, munas bersama tidak ada lagi, mau bersama dengan siapa. Karena yang Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada lagi legalitas, tidak bisa," jelas Ical.
Kedua, tegas Ical, dalam AD/ART dikatakan Munas bersama tidak pernah ada. Yang ada adalah Munaslub dan hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD Provinsi seluruh Indonesia.
"Sehingga dengan demikian maka kalau ada sejumlah 24 DPD Provinsi seluruh Indonesia yang meminta, baru bisa dilakukan Munaslub. Jadi Munas bersama tidak bisa, Munaslub gagal dilaksanakan agar kita menghormati suatu AD ART, seperti dalam negara kita menghormati UUD dan UU," tutup Ical.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski mengaku prihatin dengan keputusan tersebut, Aburizal Bakrie mengatakan tetap memahami posisi Airlangga.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaGolkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini layaknya menjaga rumah kosong. Karena KIB sudah tidak lagi berjalan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya