Ical dinilai jadi penyelamat Golkar jika komitmen gelar munas

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Agung Laksono soal dualisme kepengurusan Partai Golkar. MA memutuskan bahwa Aburizal Bakrie (Ical) sah memimpin Partai Golkar.

Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari meyakini seluruh pihak di internal partai beringin tetap memprioritaskan semangat mewujudkan rekonsiliasi melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional ketimbang mengedepankan putusan Mahkamah Agung.

"Saya rasa komitmen rekonsiliasi akan mengalahkan hal-hal yang sifatnya legal formalistik seperti keputusan MA," ujar Hajriyanto dalam diskusi publik bertema "Menggagas Profil Kepemimpinan Baru Partai Golkar - Harapan dan Realitas" yang diadakan lembaga Yellow Forum, di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/3).

Dia mengatakan, jika munas Golkar benar terealisasi nanti maka Ical patut disebut sebagai penyelamat Golkar. Sebab, Ical legowo meski secara hukum, sah memimpin Partai Golkar.

"Bila Munas tidak terganggu dan terealisasi sebelum Ramadhan nanti. Yang dapat disebut sebagai pahlawan dan penyelamat Golkar adalah Pak Ical," kata dia.

Tanggapan di atas, kata salah satu pengurus DPP Munas Riau itu, karena ada pihak yang mencoba menggagalkan partai pohon beringin bersatu kembali. Terlebih, pasca keluarnya putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan kubu Munas Ancol beberapa waktu lalu.

Terkait soal penetapan Ketua Steering Comite (SC), lanjutnya, ada usulan bila dari Jusuf Kalla (JK) bila diri bila dirinya yang diajukan pasca adanya penolakan terhadap Nurdin Halid.

"Ya itu mungkin pendapat Pak JK disampaikan konteksnya bahwa penyelenggara Munas dilakukan oleh hasil Munas Riau, dimana saya berada di dalamnya. Tetapi kalau ke depan ini belum begitu jelas, siapa yang akan menjadi penyelenggara Munas berkenaan dengan keluarnya putusan MA, yang memenangkan DPP Golkar Munas Bali," paparnya.

Namun, Hajriyanto menilai, pelaksanaan Munas akan jauh lebih, demokratis lebih, rekonsiliatif, lebih berkeadilan, jika diselenggarakan Munas Riau.

"Karena kita tahu, keinginan pemerintah melalui SK Menkum HAM, yang juga merupakan keinginan Pak Ical sebelumnya bila Munas itu harus demokratis dan rekonsiliatif," imbuhnya.

Sementar itu, Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmadi Noor Supit mengatakan, sejauh ini, Ical masih berkomitmen untuk menyelenggarakan Munas. Pasalnya, Munas dianggap sebagai jalan kompromi yang lebih adil lantaran akan melibatkan kepengurusan dari kedua belah pihak di dalam susunan kepanitiaannya.

Namun, kata Supit, putusan MA yang menolak gugatan kubu Agung justru menguatkan legal standing kepengurusan Bali. Sehingga wacana penyelenggaraan Munaslub pun juga ikut mencuat.

"Kalau Munaslub, dia (Ical) bisa menentukan sepenuhnya, apa saja. Mau dia libatkan pun (kubu Jakarta), itu tergantung dia, dia bisa libatkan paling satu-dua orang. Dia bisa memilih yang dia suka saja dong," ucap Supit.

Supit juga berharap, agar Ical dapat menjaga komitmennya untuk menyelenggarakan Munas. Sebab, itu tak hanya berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan, tetapi juga akan berdampak kepada tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum.