Ical instruksikan Fraksi Golkar dukung penuh revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali telah menggelar rapat pleno dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) untuk membahas perkembangan politik terkini. Oleh karena itu, Ical memberikan beberapa instruksi kepada seluruh kader di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Banyak hal (yang diinstruksikan), salah satunya revisi UU Pilkada. Kalau itu dari dulu udah lama sampai hari ini masih jalan," kata ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).
Ade menambahkan, revisi UU Pilkada sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan partai politik yang berkonflik. Bukan hanya untuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini masih berseteru, namun juga bisa untuk partai lain yang juga mengalami konflik.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Pilkada diperlukan? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita. Namun, apa sebenarnya Pilkada itu, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas arti dan pentingnya Pilkada serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pemilihan ini.
-
Apa tujuan utama Partai Golkar saat ini? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Karena begini jadi bukan soal persoalan Golkar dan PPP. Saya enggak mau nanti ada partai lain yang konflik. Itu enggak ada pasal yang mengaturnya lho," papar Ade.
Sehingga, kata dia, jika UU Pilkada telah direvisi, nantinya tidak akan ada partai politik yang bernasib sama seperti Golkar dan PPP. Di mana mereka belum memiliki kepastian untuk memutuskan pihak mana yang berhak ikut pilkada.
"Jadi linier, islah jalan pengadilan juga jalan. Yang Ancol (Golkar kubu Agung) yang keputusan sudah enggak jelas, keputusan pengadilan kembali. Ya sekarang hukumnya harus kembali ke pengadilan," tandasnya. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaFraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menegaskan Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPanja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca SelengkapnyaGolkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca SelengkapnyaMenurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaPerubahan AD/ART bukan untuk satu orang saja. Melainkan, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya