Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ical instruksikan Fraksi Golkar dukung penuh revisi UU Pilkada

Ical instruksikan Fraksi Golkar dukung penuh revisi UU Pilkada Aburizal Bakrie. merdeka.com

Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali telah menggelar rapat pleno dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) untuk membahas perkembangan politik terkini. Oleh karena itu, Ical memberikan beberapa instruksi kepada seluruh kader di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Banyak hal (yang diinstruksikan), salah satunya revisi UU Pilkada. Kalau itu dari dulu udah lama sampai hari ini masih jalan," kata ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).

Ade menambahkan, revisi UU Pilkada sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan partai politik yang berkonflik. Bukan hanya untuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini masih berseteru, namun juga bisa untuk partai lain yang juga mengalami konflik.

Orang lain juga bertanya?

"Karena begini jadi bukan soal persoalan Golkar dan PPP. Saya enggak mau nanti ada partai lain yang konflik. Itu enggak ada pasal yang mengaturnya lho," papar Ade.

Sehingga, kata dia, jika UU Pilkada telah direvisi, nantinya tidak akan ada partai politik yang bernasib sama seperti Golkar dan PPP. Di mana mereka belum memiliki kepastian untuk memutuskan pihak mana yang berhak ikut pilkada.

"Jadi linier, islah jalan pengadilan juga jalan. Yang Ancol (Golkar kubu Agung) yang keputusan sudah enggak jelas, keputusan pengadilan kembali. Ya sekarang hukumnya harus kembali ke pengadilan," tandasnya. (mdk/efd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada

Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya
Agung Laksono: Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar
Agung Laksono: Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar

Agung Laksono menegaskan Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK

Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Selengkapnya
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru

Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Golkar Tegaskan AD/ART Tidak Diubah Hanya untuk Seseorang
Golkar Tegaskan AD/ART Tidak Diubah Hanya untuk Seseorang

Perubahan AD/ART bukan untuk satu orang saja. Melainkan, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya