Follow
Ical: Keputusan Menkum HAM bersifat politis, ciderai demokrasi
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Aburizal Bakrie (Ical) tak terima dengan keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kubu Agung Laksono di kepengurusan Golkar. Menurut dia, keputusan yang diambil oleh Yasonna bersifat politis.
"Kami menilai keputusan Menkumham yg memenangkan kubu Agung Laksono adalah keputusan politik," kata Ical dalam akun Twitternya, @aburizalbakrie dikutip merdeka.com, Rabu (11/3).
Ical menjelaskan, Mahkamah Partai Golkar dalam putusannya tidak memenangkan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Selain itu, menurut dia, Yasonna belum layak mengeluarkan keputusan karena pihaknya masih ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Golkar memutuskan Ridwan Kamil? 'Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,' kata Doli.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
"Argumen Menkum HAM bahwa keputusannya berdasarkan keputusan Mahkamah Partai juga mengada-ada. Karena MP tidak pernah memenangkan kubu Agung," terang Ical.
Ical pun bingung apa dasar Menkum HAM mengesahkan kubu Agung Laksono. Dia juga pertanyakan, kepada siapa surat Menkumham itu diajukan.
"Bukankah berdasarkan surat Menkumham sendiri, yang terdaftar sampai sekarang adalah DPP hasil Munas Riau, jadi harusnya ditujukan ke saya. Lalu timbul juga pertanyaan, apakah boleh Menkum HAM memerintahkan partai menyusun kepengurusan?" terang Ical.
"Jadi sekali lagi keputusan Menkumham itu bersifat politis dan bukan hukum. Ini mencederai rasa keadilan dan demokrasi," imbuhnya.
Karena itu, lanjut dia, DPP Partai Golkar tidak akan tinggal diam dan akan segera menggugat keputusan cacat hukum itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). . Dia berharap, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan politik oleh Menkum HAM tersebut bisa diluruskan oleh pengadilan. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.
Baca Selengkapnya
Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca Selengkapnya
Ganjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.
Baca Selengkapnya
Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Selain itu, dia pun melihat tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak polri maupun KPK.
Baca Selengkapnya
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Pihaknya tengah mementingkan bagaimana cara agar agenda yang disusunnya itu dapat terlaksana.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah jelas.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca Selengkapnya