Follow
Ical klaim KMP juga bakal dukung Perppu Pilkada langsung
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX di Bali Aburizal Bakrie (Ical) berkilah berubah haluan mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pilkada langsung, karena takut Partai Demokrat merapat ke Pemerintah. Menurutnya, keputusan itu sesuai dengan kesepakatan 6 partai Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk Partai Demokrat pada 1 Oktober lalu.
"Ada tiga dalam twitter saya itu jelas. Pertama kami lihat bahwa kehendak rakyat itu Pilkada langsung. Kedua adalah ada kesepakatan yang masuk dalam kita lakukan satu dukungan sebagai paket pimpinan DPR/MPR, yang kedua kami semua 6 partai akan mendukung suatu Perppu yang akan dikeluarkan pemerintah tentang Pilkada," kata Ical saat ditemui disela-sela Mukernas PPP, di Hotel J.W Luwansa, Jakarta, Rabu (10/12) malam.
"Ketiga, kami sudah bicara dengan KMP, dan katakan baiklah bahwa rakyat memang masih menginginkan Pilkada langsung," sambungnya.
-
Kapan PKB membantah Cak Imin maju Pilgub? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Siapa yang didukung PKB di Pilgub Bali? 'Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster,' kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tak maju Pilkada? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
Meski mendukung Perppu Pilkada, Ical menolak disebut beralih ke pemerintah. Dia menegaskan hanya mendukung Perppu Pilkada bukan pemerintah.
"Bukan dukung pemerintah, tapi mendukung Pilkada tidak langsung eh maaf maksudnya mendukung Perppu," katanya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.
Baca Selengkapnya
Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya
Dukungan Khofifah terhadap pasangan Prabowo-Gibran tidak memiliki pengaruh.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.
Baca Selengkapnya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca Selengkapnya
PKB mengingatkan PAN tidak bisa sepihak mengajukan kepada Prabowo saja. Tetapi harus juga meminta izin kepada Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca Selengkapnya