Ical sebut laporan polisi buat Agung Cs atas nama Golkar Munas Riau
Merdeka.com - Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar menghentikan aktivitas politik kubu Agung Laksono. Hal ini didasari putusan PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengembalikan Golkar pada kepengurusan saat Munas di Riau tahun 2009.
Ical menyatakan, pelaporan itu atas nama Golkar Munas Riau, bukan Munas Bali. Sebab menurut dia, Munas Bali dan Munas Ancol sudah dibatalkan oleh pengadilan.
"Ya iyalah. Mengirim surat ke Kapolri bukan Bali tapi hasil DPP Pekanbaru. Yang ajukan itu bukan Munas Bali. Jangan rancu seolah-olah Munas Bali yang laporkan," kata Ical usai diskusi Focus Group Discussion Golkar di Gedung DPR, Jakarta (17/6).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
Ical menjelaskan, sebetulnya kepengurusan Munas Bali juga belum disahkan, mengingat pengadilan mengembalikan kepengurusan Golkar karena dualisme ke Munas Riau. Sehingga dia berdalih tindakan pihaknya atas nama kubu Munas Riau di mana Agung Laksono memegang jabatan wakil ketua umum di dalamnya.
"Yang sudah disahkan pengadilan Munas Pekanbaru jadi bukan Bali. Munas Pekanbaru dicabut dengan 23 Maret yang sahkan Ancol tapi yang Ancol dibatalkan pengadilan," tuturnya.
Selain itu, Ical menegaskan, dirinya tidak melakukan penyerangan ke DPP Golkar, Slipi, Jakarta beberapa waktu lalu. "Ga lah. Gada serangan. Semua diajak bergabung seperti putusan pengadilan. Dalam hasil munas Riau kan di DPP kan ada saya, Agung, Fadel," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, pengacara Sunan Kalijaga melaporkan ketua umum partai politik (parpol) ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaAkmaludin Nugraha, caleg yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan caleg partainya
Baca SelengkapnyaPengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy, menyebut kliennya sudah berdamai dengan tiga pelapornya.
Baca SelengkapnyaTidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang selama ini Cak Imin dan Anies lakukan saat masa kampanye.
Baca Selengkapnya“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri
Baca SelengkapnyaCak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca SelengkapnyaGarda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.
Baca SelengkapnyaSejumlah poin penting yang digugat Anies dan Ganjar akhirnya ditolak MK
Baca SelengkapnyaKegiatan ini nantinya akan berlangsung selama dua hari yakni pada 23 hingga 24 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca Selengkapnya