Follow
Ical yakin konflik internal tak ganggu Golkar bertarung di pilkada
Merdeka.com - Dualisme Partai Golkar tak kunjung usai. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mengatakan, ada tiga keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Ketum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono.
"Pertama, menerima eksepsi dari tergugat yaitu saya dan kawan-kawasan. Kedua, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara partai Golkar. Ketiga, membebankan biaya perkara yaitu senilai 731.000, dilimpahkan ke penggugat, kubu Agung Laksono," kata Ical sela-sela jalan sehat partai Golkar di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (8/2).
Selain itu, menurut dia, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menetapkan susunan kepengurusan DPP Golkar pada Munas tahun 2009.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan bergerak? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana MK memutuskan sidang sengketa Pileg? Teknisnya, perkara akan dibagi ke dalam tiga panel yang diisi oleh masing-masing hakim MK secara proporsional atau 3 hakim per panelnya.
"Golkar tidak akan dipersidangkan lagi oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai sudah memutuskan tiga putusan alternatif," ujarnya.
"Tiga putusan alternatif pertama, menyerahkan perkara pada internal Partai Golkar yaitu islah. Kedua, pada pengadilan. Ketiga, menyarankan Munas baru," imbuhnya.
Dia menambahkan, konflik internal di partainya tak akan mengganggu agenda pilkada tahun ini. "Saya kira pilkada masih lama jadi perkara ini tak akan mengganggu," pungkasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai bahwa politik itu berlangsung dinamis jika menyangkut urusan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca Selengkapnya
Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya