ICW sebut tak rasional parpol dikasih duit Rp 1 triliun tiap tahun
Merdeka.com - Wacana pemberian dana Rp 1 triliun bagi partai politik dikecam sejumlah pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu yang keras menolak rencana yang dinilai hanya merugikan rakyat ini.
Divisi Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, Kemendagri perlu memberikan kejelasan mengenai adanya usulan dana yang nilainya fantastis itu. Apalagi alasannya hanya untuk eksistensi dan kinerja partai politik.
"Jadi apakah uang Rp 1 triliun itu dibagikan kepada seluruh parpol yang punya kursi di DPR, atau apakah uang Rp 1 triliun itu untuk seluruh partai politik yang ada. Maka penting bagi Mendagri untuk menjelaskan masalah tersebut," kata Donal dalam diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
Donal juga mengatakan, ICW menganggap nominal Rp 1 triliun itu merupakan angka yang tidak rasional, jika harus dialokasikan untuk kepentingan partai politik. Hal itu didasarkan pada perbandingan anggaran yang dialokasikan bagi instansi negara lainnya, yang kinerjanya jauh lebih strategis namun anggarannya tak sampai sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya.
"Menurut kami angka Rp 1 triliun itu tidak rasional. Karena kalau dibandingkan dengan anggaran yang diterima setiap Kementerian dan lembaga negara, misalnya KPK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, bahkan Mahkamah Konstitusi, anggaran mereka itu dialokasikan tidak sampai Rp 1 triliun," ujar Donal.
"Jadi ICW pikir jika sektor yang jelas-jelas strategis seperti kementerian saja anggarannya tidak sampai Rp 1 triliun, maka sangat tidak logis jika parpol bisa sampai mendapat jatah santunan sebesar itu," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca Selengkapnya