Idrus Marham: Syarat maju jadi ketum dibahas di Munas
Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa yang berhak mengatur syarat orang untuk maju jadi caketum yakni Munas. Dia menjelaskan, Munas bakal membahas apa saja dan bagaimana aturan main dalam pemilihan ketua umum nanti.
"Saya ingin jelaskan bahwa pemilihan ketum partai Golkar yang akan datang berdasarkan AD/ART dalam Munas itu. AD/ART sekarang akan dilihat, diperlukan perubahan atau tidak karena Munas-lah yang memiliki kewenangan mengubah atau tidak mengubah AD/ART partai dan di dalam itu tercantum persyaratan untuk dapat maju sebagai calon ketum," ujar Idrus di Gedung DPR, Jumat (14/11).
Idrus menegaskan, pihaknya tidak pernah ingin memperberat persyaratan kader untuk maju jadi ketua umum di Munas. Dalam aturan persyaratan ketua umum, kata dia, yang terpenting ketua umum punya klasifikasi yang baik.
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang diusulkan Cak Imin terkait IKN? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang akan kejutan di Golkar? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons soal isu kedatangan Jokowi ke Jakarta untuk menjadi kader Partai Golkar. Dia memastikan akan ada kejutan Kamis sore ini di Markas DPP Partai Golkar.
"Kita enggak pernah berpikir memberatkan persyaratan dibuat sedemikian rupa supaya memastikan ketum ke depan memiliki kualifikasi tertentu dan diyakini mampu, salah satu programnya 2019 yang akan datang menang pileg dan pilpres," tegas dia.
Idrus menyayangkan jika ada tudingan yang mengatakan bahwa Ical ingin melakukan skenario menang aklamasi. Dia juga heran, karena yang menuding hal itu justru orang-orang masuk dalam struktur DPP yang punya wewenang membahas aturan main itu.
"Bahwa yang ada dari calon-calon itu yang membuat pernyataan semua itu adalah pengurus DPP Golkar. Sehingga enggak etis tapi sangat sulit diterima akal sehat bilamana ada tudingan seperti itu," terang dia. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Idrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca SelengkapnyaIdrus menerangkan, komunikasi yang terjalin antara PKS dan KIM adalah sebuah strategi.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaBahlil diklaim sudah mengantongi dukungan lebih dari 30 DPD Golkar.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaKIM diikat oleh tiga konsep. Yaitu konsep berkelanjutan, konsep Indonesia maju dan konsep Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaDia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Baca SelengkapnyaNama Ridwan Kamil paling moncer dibanding dua kader Golkar lainnya
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah merupakan caleg PKB yang maju di Pileg 2024. Ida maju di Dapil Jakarta II. Dia juga lolos sebagai anggota DPR.
Baca SelengkapnyaPKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan lebih dulu menunggu hasil Musyawarah Majelis Syuro dalam mengambil keputusan.
Baca Selengkapnya