Ikut konvensi Demokrat, Marzuki ogah mundur seperti Gita
Merdeka.com - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Marzuki Alie tak mau ikut-ikutan mundur seperti Gita Wirjawan untuk bisa fokus konvensi. Menurut dia, tugas DPR berbeda dengan pemerintah yang harus mengurusi banyak persoalan.
"DPR itu enggak ada kerja eksekutif, mengeksekusi suatu program, mengurusi tender, membuat izin, menandatangani izin, kemudian mengevaluasi, dan sebagainya," ujar Marzuki saat menghadiri Harlah PBNU ke-88 di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (31/1).
Dia meyakini tugas DPR tak berbeda jauh dengan proses konvensi yaitu kerja politik untuk bertemu dan menyapa masyarakat. Karena itu, dia yakin keikutsertaannya sebagai peserta konvensi tak mengganggu kinerjanya menjadi Ketua DPR.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Kapan masa jabatan Rizki Natakusumah di DPR berakhir? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif. Masa jabatan pertama Rizki di DPR akan berakhir pada 30 September 2024.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa tugas Ganjar di PDIP? 'Kalau saya diminta atau tidak diminta, kalau kader ya harus siap,' tegasnya Ganjar saat diwawancara di gedung BCIS.'Dulu dari dulu juga saya sering keliling ikut kampanye di banyak Pilkada gitu ya. Itu sudah melekat dalam diri, kalau kader ya harus begitu,' tambahnya.
"Nah DPR ini kan tugasnya, kerja politik, bertemu rakyat, sebagai legislator, apalagi saya jubir DPR, kan bisa sekali dayung. Artinya manakala saya sosialisasi dengan tugas saya jubir DPR, kan orang akan tahu juga saya sebagai peserta konvensi. Walaupun saya tidak bicara," ujar dia.
Apalagi proses konvensi banyak menyita waktu untuk menyapa masyarakat. Jika bekerja di eksekutif, kata dia, akan banyak meninggalkan acara-acara penting di konvensi.
"Kontesnya beda DPR dan pemerintah. Kalau pemerintah memang kalau ada hal yang harus diputuskan secara harian, itu memang sangat mengganggu. Dan Pak Gita tak bisa ikuti acara di Palembang, dan seperti Pak Sarudajang kan waktu di Palembang enggak ikut, karena ada banjir di Manado," kata dia.
"Kalau DPR, tugas kita kan legislasi, masalah budgeting sudah selesai, lalu pengawasan ada komisi, jadi legislasi dikerjakan oleh komisi dan oleh pansus. Tugas pimpinan apa? Ya memang ke rakyat, bersosialisasi, beri ceramah, ikut acara protokoler, tidak akan ada konflik di sana," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya