Indra Utoyo Golkar Nilai Gerakan Percepat Munas Baru Sebatas Bisik-bisik

Merdeka.com - 25 Pengurus Golkar tingkat Provinsi disebut telah setuju melakukan percepatan Munas. Airlangga Hartarto, dianggap gagal membawa Golkar lebih baik pada Pemilu serentak 2019 lalu.

Terkait hal itu, Ketua Bappilu Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo belum melihat ada gerakan percepat munas dari daerah. Namun dia mengakui, bisik-bisik munas sudah terjadi di internal partai beringin.

"Saya belum melihat ada gerakan itu, kecuali dari bisik-bisik isu," kata Indra kepada merdeka.com, Senin (27/5).

Indra tak percaya apabila DPD Golkar tengah bersiap konsolidasi mendorong percepatan munas. Sebab, saat ini, dia justru melihat pengurus daerah tengah sibuk mengurus hasil Pemilu serentak 2019.

"Menurut saya DPD masih sibuk sedang mengurusi proses caleg, karena banyak terjadi perselisihan atas hasil KPU dengan partai lain," tegas Indra yang juga sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum di Munas Bali.

Sementara terkait alasan percepat munas karena Airlangga dianggap gagal, Indra menegaskan, menurunnya suara Golkar dari 2014 tak serta merta disalahkan kepada Airlangga seorang diri.

"Tidak bisa serta merta menyalahkan Airlangga, karena mendapatkan kursi DPR/DPRD ini kerja orang banyak, khusus para Caleg," tutup Indra.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.