Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ingatkan Bahaya Politik SARA, Hidayat Nur Wahid Singgung Ucapan Ahok

Ingatkan Bahaya Politik SARA, Hidayat Nur Wahid Singgung Ucapan Ahok Hidayat Nur Wahid. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Majelis Syura DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahaya politik identitas atau SARA dalam setiap berlangsungnya kontestasi politik. Menurutnya politik SARA ini dapat melahirkan konflik di tengah masyarakat. Karena itulah ia mengingatkan semua pihak agar tetap berpegang pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hidayat mengatakan penggunaan politik SARA bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah dia mengingatkan jangan sampai ada pihak yang menggunakan politik identitas.

"Jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk melahirkan konflik. Justru menghadirkan pembelahan," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

"(Politik) SARA mengajarkan politik yang amoral," sambungnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan jika setiap orang berpolitik dengan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, maka politik akan menjadi santun. Dia pun menyinggung pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dipersoalkan terkait pernyataan Quran Surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menurutnya politik SARA.

"Ketika kemudian orang non muslim bercerita jangan mau dibohongi Al Maidah ayat 51, itu namanya (politik) SARA. Jadi SARA yang benar adalah Anda mengakui kita berada di Indonesia yang beragam suku, beragam agama, tapi tidak menjadikannya suatu konflik. Menjadikan justru itu sarana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sarana kita berpolitik yang sesuai dengan ajaran agama yang santun, menjadikan yang lebih baik. Itu yang nomor satu," paparnya.

Hidayat menambahkan, dipilihnya cawapres dari kalangan ulama maupun non ulama oleh capres Prabowo Subianto maupun capres petahana Joko Widodo tak berkaitan dengan politik SARA. Karena setiap capres punya hak memilih pendamping.

"Adalah hak beliau untuk memilih wakilnya apakah dari kalangan pesantren atau non pesantren. Itu tidak terkait dengan SARA," ujarnya.

"Jadi sekali lagi janganlah kemudian kalau orang berbicara tentang agama, ini adalah SARA dalam arti negatif. Agama seharusnya diartikan bahwa ini adalah justru bagaimana menjadikan berpolitik kita berpolitik yang tidak menakutkan, tidak membohongi, tidak mengingkari janji, tidak menghadirkan konflik pembelahan. Dan kita berlomba dalam konteks bagaimana menjadikan suku, agama, ras kita itu justru faktor yang menguatkan keindonesiaan kita, mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika kita, menguatkan Pancasila kita," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
SARA Kepanjangan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, Begini Penjelasan Lengkapnya
SARA Kepanjangan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, Begini Penjelasan Lengkapnya

Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elit politik dalam kampanye-kampanyenya.

Baca Selengkapnya
Empat Sentilan Keras Hasto ke Maruarar, Singgung Lupa Nasihat Ayah 'Kekuasaan dan Uang Jadi Berhala'
Empat Sentilan Keras Hasto ke Maruarar, Singgung Lupa Nasihat Ayah 'Kekuasaan dan Uang Jadi Berhala'

Sentilan ini merespons sejumlah pernyataan Maruarar soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Selengkapnya
SARA adalah Isu Sensitif, Berikut Kategori dan Cara Mencegahnya
SARA adalah Isu Sensitif, Berikut Kategori dan Cara Mencegahnya

SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antargolongan.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Hentikan Produksi Fitnah Selama Pilkada
Said Abdullah Minta Hentikan Produksi Fitnah Selama Pilkada

Said Abdullah, meminta seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Politik Identitas Itu Jahat, Jangan Sampai Terulang seperti 2019
Mahfud: Politik Identitas Itu Jahat, Jangan Sampai Terulang seperti 2019

Dirinya pun mencontohkan pada saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali kasus yang serupa dengan hal itu.

Baca Selengkapnya
Waspadai Isu SARA dan Propaganda Jelang Pilkada Serentak 2024
Waspadai Isu SARA dan Propaganda Jelang Pilkada Serentak 2024

Agar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Selengkapnya
'Strategi Politik Menggunakan Isu Identitas Harus Kita Tolak!'
'Strategi Politik Menggunakan Isu Identitas Harus Kita Tolak!'

Kampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Nilai Ucapan Maruarar SARA, Bakal Kirimkan Buku 'Politik Itu Suci' Karya Sabam Sirait
Hasto PDIP Nilai Ucapan Maruarar SARA, Bakal Kirimkan Buku 'Politik Itu Suci' Karya Sabam Sirait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait yang menyebut Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggalkan pendukung nonmuslim

Baca Selengkapnya
Kapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik
Kapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik

Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.

Baca Selengkapnya
Sebarkan Pesan Damai Usai Pilkada Serentak, Jangan Ada Saling Hujat di Masyarakat
Sebarkan Pesan Damai Usai Pilkada Serentak, Jangan Ada Saling Hujat di Masyarakat

Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa

Baca Selengkapnya
Jaga Pilkada Serentak 2024, Beri Rakyat Kebebasan Memilih Calon Pemimpinnya
Jaga Pilkada Serentak 2024, Beri Rakyat Kebebasan Memilih Calon Pemimpinnya

Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya