Ingatkan Bahaya Politik SARA, Hidayat Nur Wahid Singgung Ucapan Ahok
Merdeka.com - Ketua Majelis Syura DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahaya politik identitas atau SARA dalam setiap berlangsungnya kontestasi politik. Menurutnya politik SARA ini dapat melahirkan konflik di tengah masyarakat. Karena itulah ia mengingatkan semua pihak agar tetap berpegang pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hidayat mengatakan penggunaan politik SARA bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah dia mengingatkan jangan sampai ada pihak yang menggunakan politik identitas.
"Jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk melahirkan konflik. Justru menghadirkan pembelahan," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/11).
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
-
Kenapa SARA jadi isu sensitif di Indonesia? Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elite politik dalam kampanye-kampanyenya.
-
Apa itu Politik Identitas? Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang mencirikan identitas sosial mereka.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Kenapa Politik Identitas muncul? Konsep ini berasal dari kebutuhan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam masyarakat.
-
Bagaimana SARA dikonstruksikan? Para pemegang kekuasaan seringkali menggunakan identitas SARA sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
"(Politik) SARA mengajarkan politik yang amoral," sambungnya.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan jika setiap orang berpolitik dengan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, maka politik akan menjadi santun. Dia pun menyinggung pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dipersoalkan terkait pernyataan Quran Surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu menurutnya politik SARA.
"Ketika kemudian orang non muslim bercerita jangan mau dibohongi Al Maidah ayat 51, itu namanya (politik) SARA. Jadi SARA yang benar adalah Anda mengakui kita berada di Indonesia yang beragam suku, beragam agama, tapi tidak menjadikannya suatu konflik. Menjadikan justru itu sarana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sarana kita berpolitik yang sesuai dengan ajaran agama yang santun, menjadikan yang lebih baik. Itu yang nomor satu," paparnya.
Hidayat menambahkan, dipilihnya cawapres dari kalangan ulama maupun non ulama oleh capres Prabowo Subianto maupun capres petahana Joko Widodo tak berkaitan dengan politik SARA. Karena setiap capres punya hak memilih pendamping.
"Adalah hak beliau untuk memilih wakilnya apakah dari kalangan pesantren atau non pesantren. Itu tidak terkait dengan SARA," ujarnya.
"Jadi sekali lagi janganlah kemudian kalau orang berbicara tentang agama, ini adalah SARA dalam arti negatif. Agama seharusnya diartikan bahwa ini adalah justru bagaimana menjadikan berpolitik kita berpolitik yang tidak menakutkan, tidak membohongi, tidak mengingkari janji, tidak menghadirkan konflik pembelahan. Dan kita berlomba dalam konteks bagaimana menjadikan suku, agama, ras kita itu justru faktor yang menguatkan keindonesiaan kita, mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika kita, menguatkan Pancasila kita," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elit politik dalam kampanye-kampanyenya.
Baca SelengkapnyaSARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antargolongan.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, meminta seluruh pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDirinya pun mencontohkan pada saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali kasus yang serupa dengan hal itu.
Baca SelengkapnyaAgar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaKampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaRasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaHasto bilang kunci utama PDIP menghadapi Pilkada November mendatang adalah soliditas
Baca SelengkapnyaPara elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat berhati-hati, dan selalu menyaring setiap informasi yang diterima saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya