Ingin naik pangkat, Mahfud MD tak mau jadi Ketua Timses Prabowo di Pilpres 2019

Merdeka.com - Pada Pilpres 2014, pakar hukum Mahfud MD menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun Mahfud mengatakan tak mau lagi menjadi Timses Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

"Ndak lah. Masa enggak naik-naik pangkat," ujarnya ditemui di PARA Syndicate, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).

Mahfud menceritakan sejak perhelatan Pilpres 2014 usai atau sejak 5 November 2014, ia tak pernah lagi bertemu dengan Prabowo sampai saat ini. Berhubungan melalui alat telekomunikasi juga tak pernah.

"Waktu itu Pak Jokowi dilantik, Pak Prabowo sudah mengakui (kemenangan Jokowi). Saya temui dia, (saya bilang), 'Pak, saya mau pamit. Sudah selesai tugas saya.' Saya hanya mau mengatakan tidak ada lagi hubungan struktural maupun emosional dengan saya," ceritanya.

Ia juga mengatakan saat itu ia tidak memegang uang sepeser pun untuk operasional Timses. Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mahfud.

"Sejak itu, tanggal 5 November tahun 2014 sampai hari ini enggak pernah ketemu kecuali salipan di bandara. Ketemu lalu ngomong itu enggak ada," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Terkait rencana majunya kembali Prabowo dalam Pilpres untuk ketiga kalinya, Mahfud mengatakan merupakan hak Ketua Umum Gerindra tersebut. "Ya terserah Prabowo saja," ujarnya.

Namanya yang kerap disebut dan digadang-gadang jadi Cawapres ideal baik bersama Prabowo atau Jokowi, Mahfud enggan menanggapi. "Ya Alhamdulillah. Kalau Effendi Ghazali itu bilang Pak Mahfud ini bilang tidak, tapi gestur tubuhnya bilang iya. Saya bilang terserah saja lah," kata dia.

Ia juga mengaku tak pernah menjalin komunikasi politik dengan Parpol tertentu. Hanya saja ia kerap bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang. Tapi tak pernah membicarakan soal politik secara khusus.

Kriteria Cawapres ideal menurut pandangan Mahfud ialah sosok yang paham persoalan negara secara fundamental dan realistis atau yang bisa diterima rakyat dengan berbagai konfigurasi kekuatannya. Syarat menjadi capres atau cawapres tak hanya pintar atau cerdas secara intelektual. Tapi juga harus memiliki akseptabilitas atau penerimaan di tengah masyarakat.

"Acceptable tapi membahayakan juga enggak (bisa). Menurut saya ukuran capres itu bukan hanya 'tas-tas' (popularitas, elektabilitas, akseptabilitas) itu, tapi moralitas, track record penting kalau mau perbaiki negara. Siapa orangnya itu wewenang parpol dan capres yang sudah resmi," paparnya.