Ini 4 kelakuan anggota DPR yang bikin bingung rakyat

Merdeka.com - Namanya Dewan Perwakilan Rakyat, namun seringkali kelakuannya tak mencerminkan kepentingan rakyat. Maka rakyat pun jadi bingung dan mengkritisi kelakuan para wakilnya di DPR.

Kalau sedang kampanye, janjinya manis sekali. Mau perjuangkan ini dan itu, tapi nyatanya setelah jadi malah jauh panggang dari api.

Berikut lima kelakuan anggota DPR yang sering bikin bingung rakyat.

1. Studi banding ke luar negeri

Studi banding ini rutin dilakukan setiap tahun oleh semua Komisi di DPR. Yang sedang hangat, kunjungan para pimpinan DPR ke New York dan sempat menemui Donald Trumph.

Sebelumnya soal studi banding ini sudah terus menerus disorot karena menghabiskan dana miliaran. Entah kenapa terus dilakukan. Macam-macam alasan mereka ke luar negeri, mulai dari belajar soal Pramuka, hukum, dan lain-lain. Walau kadang negara yang dituju tidak tepat.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pernah memerintahkan kadernya tak perlu ikut pelesiran seperti ini. Sementara Ahok mengakui studi banding ke luar negeri para anggota dewan ini lebih banyak jalan-jalan daripada acara intinya.

2. Minta tunjangan naik

Di saat negara sedang terancam krisis ekonomi, anggota DPR malah minta kenaikan tunjangan. Adalah Fahri Hamzah yang paling vokal memintanya dengan alasan inflasi.

Padahal, seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut tunjangan DPR di APBN 2016:

1. Tunjangan kehormatan

A. Ketua badan/komisi sebesar Rp 6 juta dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta

B. Untuk wakil ketua dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta

C. Anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif

A. Ketua badan/komisi dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta

B. Wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta

C. Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

A. Ketua komisi/badan sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta

B. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta

C. Anggota DPR dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta

3. Absen bolong-bolong

Absensi kehadiran di DPR sangat rendah. Rapat-rapat komisi sering sepi, apalagi jelang reses. Biasanya sudah kosong duluan.

Namun Politikus PKS Fahri Hamzah punya alasan tersendiri soal absen itu. Fahri menyebut anggota DPR hanya wajib hadir untuk mengambil keputusan. Bukan absen untuk datang dan gajian seperti buruh pabrik.

"Teori kehadiran di parlemen berbeda dengan di pabrik, Kehadiran di parlemen adalah voting right, hadir untuk mengambil keputusan, bukan seperti buruh pabrik yang hadir untuk menerima gaji," kata Fahri Hamzah 3 Juli lalu.

4. Korupsi

Ini gejala paling parah yang menjangkiti anggota DPR. Permainan anggaran dan proyek membuat negara rugi triliunan rupiah.

Sudah banyak tikus-tikus dari DPR yang dijebloskan KPK ke penjara. Namun virus korupsi ini rupanya tak juga sembuh.

Terlalu banyak kalau disebutkan satu-satu siapa saja yang korupsi dan kasusnya. Yang jelas rakyat heran, memang mereka dipilih untuk korupsi? (mdk/ian)