Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini 6 poin amanat Tim 9 buat disampaikan ke Jokowi

Ini 6 poin amanat Tim 9 buat disampaikan ke Jokowi Ray Rangkuti. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang juga ikut menemui Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddqie di kantor DKPP, Rabu (4/3) sore, mengatakan bahwa reformasi besar-besaran harus dilakukan Presiden Jokowi di institusi Polri.

"Kita dulu berdarah-darah untuk mengeluarkan Polisi dari cengkraman TNI. Tapi sekarang pas sudah keluar, kenapa malah makin rusak daripada waktu di bawah TNI. Bahkan selama 2011-2014 lalu, saya membuat catatan untuk Komnas HAM, yang isinya ternyata banyak laporan tentang pelanggaran HAM oleh polisi," kata Ray di kantor DKPP, Rabu (4/3).

"Maka tidak ada pilihan lain selain melakukan reformasi besar-besaran di institusi kepolisian," katanya menambahkan.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Ray juga membacakan 6 poin tuntutan yang direkomendasikan kepada Tim 9, yang diwakili Jimly Asshiddqie untuk disampaikan kepada Jokowi, sebagai berikut :

1. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk meminta KPK mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA, terkait putusan Hakim Sarpin yang berhubungan dengan hasil praperadilan Budi Gunawan.

2. Kami juga meminta Tim 9, agar membantu upaya untuk menarik kembali pelimpahan kasus BG ke KPK. Karena kita tak melihat dasar hukum pelimpahan kasus tersebut pada Kejaksaan Agung.

3. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk meminta Taufiqqurahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji mundur dari Plt KPK, dan agar Presiden Jokowi mencabut Keppres yang melantik keduanya sebagai Plt Pimpinan KPK.

4. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, agar meminta Presiden Jokowi melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Karena saat ini kita melihat bahwa institusi kepolisian hanya menjadi alat bagi segelintir orang untuk memuluskan kejahatannya.

5. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk menyampaikan kepada Jokowi agar Kapolri yang sekarang ini dipilih Presiden, memecat saudara Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Karena dia hanya sibuk mencari pasal untuk mengkriminalisasi orang-orang yang kritis kepada polisi.

6. Kami merekomendasikan kepada Tim 9, untuk menyampaikan kepada Jokowi, agar segera menghentikan kasus yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Karena sampai sekarang kesalahan mereka lebih kepada hal yang sengaja dicari-cari. Bahkan, hal itu makin melebar dan mengarah kepada masyarakat dan siapapun yang kritis kepada polisi.

"Terutama mengenai Kabareskrim Budi Waseso, kita bisa lihat, kalau mengenai kriminalisasi AS dan BW, Waseso ini tampil paling depan. Tapi kalau urusan begal, di mana dia?" pungkasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
9 Eks Pimpinan KPK Kirim Surat Terbuka ke Jokowi Apa Isinya?
9 Eks Pimpinan KPK Kirim Surat Terbuka ke Jokowi Apa Isinya?

eks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Ada Aparat Penegak Hukum Terlibat Peredaran Narkoba
Jokowi Ungkap Ada Aparat Penegak Hukum Terlibat Peredaran Narkoba

Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sudah Tetapkan 9 Nama Pansel Capim KPK, Ini Komposisinya
Jokowi Sudah Tetapkan 9 Nama Pansel Capim KPK, Ini Komposisinya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Ingin Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Dimiskinkan
Anies Baswedan Ingin Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Dimiskinkan

Calon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
Alasan Kapolri Kalungkan Tanda Kehormatan ke Jokowi di Ujung Purna Tugas
Alasan Kapolri Kalungkan Tanda Kehormatan ke Jokowi di Ujung Purna Tugas

Medali ini diberikan di Markas Komando (Mako) Brigade Mobile (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Polda Lampung Wanti-Wanti Anak Buah Awasi Ketat Proyek Pembangunan Wujudkan Asta Cita Presiden
Polda Lampung Wanti-Wanti Anak Buah Awasi Ketat Proyek Pembangunan Wujudkan Asta Cita Presiden

Kapolda juga menyoroti serta menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proyek pembangunan di wilayah Lampung.

Baca Selengkapnya
Komposisi Pansel Didominasi Unsur Pemerintah, Komisi III DPR Singgung Transparansi Tahapan Pemilihan Capim KPK
Komposisi Pansel Didominasi Unsur Pemerintah, Komisi III DPR Singgung Transparansi Tahapan Pemilihan Capim KPK

Diketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.

Baca Selengkapnya