Ini alasan MKD gerak cepat copot Akom dari ketua DPR

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mencopot Ade Komarudin dari jabatan Ketua DPR. Pemberhentian Akom atas dua kasus yang menjeratnya dinilai janggal. Hal ini disebabkan karena sebagai teradu, Akom belum sama sekali hadir untuk diperiksa oleh MKD.

Wakil Ketua MKD, Sarifudin Sudding, mengatakan pihaknya telah menyurati Akom 2 kali. Namun, dari dua kali panggilan itu, Akom tidak hadir. Sehingga, merujuk hukum acara jika pihak teradu tidak bisa hadir maka MKD bisa mengambil keputusan.

"Dalam hukum acara kita sudah layangkan panggilan ke yang bersangkutan dan sudah beberapa kali, 2 kali terakhir tadi ada surat yang bersangkutan tidak hadir. Sesuai hukum acara kita ketika teradu dia dipanggil secara layak maka MKD bisa ambil keputusan secara inabsensia," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurutnya, 2 kali panggilan sudah cukup bagi MKD untuk menentukan putusan atas kasus Akom. Termasuk, pada hari ini (30/11) Akom dijadwalkan untuk diperiksa dan dimintai keterangan, namun tidak bisa hadir lantaran harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit di Singapura.

Akom pun telah mengirimkan surat kepada MKD terkait alasan ketidakhadirannya itu. Akan tetapi, lanjut Sudding, surat tersebut tidak bisa menjadi dasar penundaan sidang karena Akom tidak memberi kepastian jadwal pemeriksaan ulang.

"Sudah dibahas tadi karena yang minta penundaan tapi tidak ada kepastian kapan yang bersangkutan hadiri sidang di MKD. Biasanya diminta dijadwalkan ulang. Tapi dalam surat tersebut tidak ada kejelasan kapan dijadwalkan ulang sehingga dianggap tidak ada kepastian karena agenda MKD masih banyak," tegasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR RI. Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom. Keputusan yang diambil melalui rapat pleno tertutup MKD bersifat final dan mengikat.

Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.