Ini harta kekayaan cagub dan cawagub Sumsel

Merdeka.com - Meski saat ini menduduki jabatan Wakil Gubernur Sumsel mendampingi Alex Noerdin periode 2013-2018, harta kekayaan Ishak Mekki paling rendah dibanding calon gubernur (cagub) Sumsel lain. KPK menilai calon yang melaporkan LHKPN adalah calon pejabat yang berani terbuka.

Harta kekayaan Ishak Mekki itu diketahui dari hasil pengumuman yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palembang, Selasa (10/4).

KPU Sumsel mencatat, harta terbanyak dimiliki cagub Sumsel nomor urut 1, Herman Deru sebesar Rp 34,5 miliar. Kemudian disusul cagub Sumsel nomor urut 4 Dodi Reza Alex sebesar Rp 31,6 miliar dengan utang Rp 67 juta.

Saifuddin Aswari Rivai yang merupakan cagub Sumsel nomor urut 2 berada di peringkat ketiga dalam kepemilikan harta, yakni sebesar Rp 28,7 miliar. Sedangkan cagub Sumsel nomor urut 3 paling rendah, atau dibanding cagub lain yang hanya mencapai Rp 14,5 miliar.

Untuk tingkat calon wakil gubernur, harta kekayaan Yudha Pratomo Mahyudin yang berpasangan dengan Ishak Mekki justru paling besar, bahkan mengalahkan cagub Sumsel. LHKPN yang dilaporkan Yudha ke KPU Sumsel mencapai Rp 82,2 miliar.

Di urutan kedua ada nama Giri Ramanda Kiemas yang berpasangan dengan Dodi Reza Alex dengan jumlah kekayaan sebesar Rp 15,3 miliar dan utang Rp 700 juta. Dia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel dan mundur karena ikut pilkada.

Kemudian, cawagub Mawardi Yahya yang mendampingi Herman Deru memiliki harta kekayaan sebesar Rp 14,9 miliar. Dan terakhir, Irwansyah yang berpasangan dengan Aswari Rivai memilih harta kekayaan sebesar Rp 12,4 miliar.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengungkapkan, LHKPN tersebut disampaikan masing-masing calon pada 3-11 Januari 2018. Hal ini menjadi salah satu syarat mengikuti pilkada.

"Secara resmi sudah kita umumkan LHKPN masing-masing calon," ungkap Aspahani.

KPU mengingatkan setiap paslon menggunakan dana kampanye sesuai disepakati, yakni sebanyak Rp 97 miliar. Bantuan dari pihak luar juga diatur, untuk perseorangan atau pribadi tak lebih dari Rp 75 juta dan perusahaan atau korporasi maksimal Rp 750 juta.

"Nantinya dilaporkan dan diaudit, apakah benar paslon itu mematuhi aturan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menilai calon kepala daerah yang menyampaikan LHKPN adalah calon pejabat yang berani terbuka dan jujur. Hal ini menjadi acuan pemilih dalam menentukan hak politiknya.

"Kami anggap mereka jujur dan berani terbuka, masyarakat bisa menilainya dan pantas menjadi kepala daerah," ujarnya.

Dia mengingatkan calon kepala daerah tak terjerat praktik korupsi jika sudah terpilih menjadi pejabat. Sebab, korupsi bisa saja terjadi, salah satunya karena mahalnya biaya politik saat mencalonkan diri.

"Setelah dipilih dan diberikan kewenangan akan mengelola uang yang banyak, apalagi Sumsel kekayaannya luar biasa. Jangan sampai kesempatan ini dibuat negatif dalam kewenangan atau mengambil uang negara untuk kejahatan. Ada beberapa celah kepala daerah korupsi, antara lain biaya pilkada yang mahal," ujarnya.