Ini jawaban Ahok buat Bawaslu soal wajib cuti kampanye

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan petahana yang ikut Pilgub harus mengambil waktu cuti saat kampanye. Sebab dikhawatirkan petahana menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan berbagai program yang telah dibuatnya selama dirinya memimpin Jakarta tidak bisa digunakan untuk kampanye. Sebab hal itu merupakan janji dirinya untuk terus melakukan perbaikan di kepemimpinannya mendatang.

"Makanya kalau bilang program, kan lucu. Kalau gitu, KJS, KJP enggak boleh dong. Program kita lagi yang mau perbaiki trotoar, mau bangun Kalijodo, berhenti dong. Itu kan janjinya petahana. Saya kan visi misinya itu," ungkap Ahok di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (8/8).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, yang tak boleh adalah membagi-bagikan uang dari anggaran dengan menggunakan APBD. Misalnya, KJP dan KJS yang selama ini tidak dapat diuangkan, tiba-tiba menjelang kampanye pilkada bisa dicairkan. Kalaupun harus membuat anggaran baru, kata dia prosesnya tidak mudah.

"Tapi itu semua juga kan mesti lewat DPRD juga. Kalau saya pakai Pergub juga mesti lewat Mendagri. Nah nyalahin fasilitas apa? Atau begini, saya petahana, kalian (media) juga nolong saya loh tanya-tanya melulu. Harusnya jangan ada berita dong. Kalau dari sisi anggaran, mau nyolong dari mana?" beber Ahok.

"Kamu lihat karakter saya, kalau saya mau bagi-bagi, gua sama RT/RW berantem enggak? Kasih saja duit semua. Terus KJP boleh tarik tunai enggak? Suruh tarik tunai, itu baru namanya manfaatin program," tegas Ahok.

Suami dari Veronica Tan itu menegaskan, siapapun bisa mengawasi dirinya dalam pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye bila dirinya tak cuti kampanye. Diakuinya bila tak ikut kampanye dirinya akan dirugikan dari lawan politiknya.

"Kamu kan bisa mengawasi saya. Toh saya rugi kalau enggak kampanye. Coba kalau calon kayak kemarin jelek-jelekin saya. 'Ahok itu gusur orang'. Kalau debat di TV saya bisa bantah enggak, kalau saya enggak kampanye? Karena debat di TV pun bagian dari kampanye. Kamu bisa ngomong sama orang," ungkap Ahok.

Ahok membandingkan aturan yang dulu memperbolehkan petahana tak perlu cuti selama kampanye selama dilakukan di akhir pekan. "Kalau dulu kan enak betul, kalau kampanye Sabtu-Minggu enggak dihitung cuti. Sekarang kan mereka takut seperti itu," ucap Ahok.

Dia juga membandingkan dengan aturan yang bagi PNS yang bisa saja dipecat bila tak masuk kerja selama 45 hari. Sementara politisi justru tetap digaji selama 4 bulan tanpa perlu masuk untuk bekerja.

"Kalau kamu jadi pegawai, lebih dari tiga bulan enggak masuk dipecat enggak? PNS saja 45 hari tidak masuk kerja, langsung diberhentikan tanpa hormat. Maka pertanyaan saya dari mana filosofi PNS tidak boleh tidak kerja 45 hari? Kok sekarang politisi enak banget, digaji cutinya 4 bulan itu seratusan hari loh. Orang meninggal saja 100 hari sudah lewat itu," tandas Ahok. (mdk/bal)