Ini jawaban PDIP soal pilihan hari Ahok deklarasi maju Pilgub DKI

Merdeka.com - Calon incumbent di Pilgub DKI 2017, Basuki T Purnama (Ahok) telah mendeklarasikan diri maju melalui jalur partai politik. Pengumuman itu disampaikan di hadapan relawan Teman Ahok dan partai pendukung seperti Golkar, NasDem dan Hanura, kemarin.

Yang menarik, hari yang dipilih Ahok untuk deklarasi bertepatan dengan dua momen besar bangsa Indonesia. Pertama adalah pengumuman komposisi baru menteri kabinet kerja hasil perombakan oleh Presiden Jokowi. Dan Peristiwa Kudatuli yang merupakan hari bersejarah bagi PDIP.

Lalu apakah ada unsur kesengajaan antara deklarasi yang dilakukan Ahok dengan peristiwa kudatuli PDIP dan reshuffle kabinet?

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengaku tidak tahu apakah dipilihnya tanggal 27 Juli sebagai sebuah kebetulan atau kesengajaan. Tetapi, menurutnya, publik lebih tahu bahwa tanggal 27 juli adalah hari bersejarah bagi PDIP. Dia pun mengaku tak masalah bila Ahok menganggap tanggal 27 Juli adalah hari baik.

"Enggak tahu mesti tanya Pak Ahok. Enggak tahu. Yang pasti orang lebih tahu tanggal 27 itu identik dengan PDIP. Kalau orang lain mau ikut kita senang-senang saja. Artinya itu peristiwa yang menyangkut PDIP," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7).

Selain itu, Andreas juga mengaku tidak masalah jika PDIP tidak diundang dalam deklarasi Ahok karena memang tidak ada kepentingan dalam acara tersebut.

"Kita tidak ikut di dalam forum itu, jadi sah sah saja," tegas dia.

Sebelumnya, Ahok mengatakan dipilihnya 27 Juli karena dianggap sebagai tanggal baik. Hari itu pun Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet di sejumlah pos kementerian.

"Kayaknya tanggal baik tanggal 27 kan, Pak Jokowi juga reshuffle kan," kata Ahok di kantornya, Rabu (27/7).

Disinggung deklarasi bertepatan dengan Kudatuli, Ahok mengaku tidak tahu. Peristiwa Kudatuli merupakan pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996.

"Enggak tahu aku, cuma ikutin Pak Jokowi saja. Gitu kan," tutur mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti diketahui, peristiwa Kudatuli terjadi di kantor PDI Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Imbas peristiwa ini meluas ke beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Dalam insiden ini, beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden tersebut. Sebab, dari hasil penyelidikan Komnas HAM, ada 5 orang yang meninggal dunia dan 149 orang luka-luka dan 136 orang ditahan. Sebagian korban yang luka dan ditahan dari kalangan sipil dan aparat. (mdk/bal)