Ini kata Demokrat soal lobi Megawati tarik PAN ke pemerintah

Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Amir Syamsuddin enggan berkomentar tentang peranan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut melobi PAN agar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Jangan sampai saya yang menjawab soal itu karena saya tidak punya kuasa atas hal itu," kata Amir di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Meskipun begitu, kata Amir, Demokrat menegaskan bahwa kepindahan PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hak sepenuhnya dari partai tersebut.

"Saya sudah bilang berkali-kali itu sudah hak politik PAN. Tidak perlu koordinasi dulu ke kita soal pindahnya PAN, karena bukan bagian Koalisi Merah Putih (KMP). Kita partai penyeimbang," terangnya.

Menurut dia, posisi Demokrat saat ini sebagai penyeimbang untuk memberikan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah.

"Kita tetap partai oposisi yang konteksnya wajib mengoreksi pemerintah. Karena itu diperlukan untuk membangun rakyat dan memperbaiki masalah yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan menegaskan sebelum kepindahan PAN ke KIH seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Keberadaan PAN seyogianya berdiskusi dulu dengan KMP dalam pengambilan keputusannya. Tapi, kalau begitu, kita tidak memaksakan karena mereka mempunyai hak politik," pungkasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK tak lepas dari usaha Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membujuk Ketum Zulkifli Hazan. Menurut dia, PDIP sambut hangat PAN masuk ke pemerintahan, karena beberapa kali diajak akhirnya lulus juga untuk bergabung.

"Iya Bu Mega 'goda' Pak Zul," ujar Masinton dalam diskusi yang bertajuk 'Mendadak Plin-Plan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/9).

Adapun alasan Megawati membujuk PAN untuk bergabung, kata dia, berdasarkan prinsip gotong-royong pemerintah mau agar segenap elemen bangsa baik itu parpol bisa bekerja sama membangun negara.