Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, semua masukan tidak akan membuat rencana amandemen menjadi tak terkendali.
"Saya pastikan tidak akan jadi bola liar, kami sudah sepakat 10 pimpinan yang terdiri dari 10 parpol di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat hati-hati betul dan cermat dalam mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat atas amandemen yang jadi rekomendasi MPR sebelumnya," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/10).
Dia menilai, adanya perbedaan pendapat dari dua parpol tersebut adalah hal wajar. Sebab, dalam demokrasi justru perbedaan yang perlu ditampung.
-
Bagaimana Prabowo melihat perbedaan koalisi? Prabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
-
Kenapa penting toleransi perbedaan? Ideologi terbuka memandang perbedaan pandangan sebagai hal yang wajar dan diterima.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
"Sebetulnya bukan hanya dua fraksi tapi pasti 10 fraksi berbeda-beda. Minimal titik komanya, yang diusulkan pasti beda. Nah tugas kami merangkum dan mengharmonisasikan aspirasi fraksi-fraksi itu harus sesuai kehendak mayoritas masyarakat Indonesia," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu memastikan, pembahasan amandemen itu tidak akan tergesa-gesa. Tahun pertama dan kedua akan diperuntukkan untuk menampung aspirasi masyarakat.
"Yang paling mengetahui urgensinya adalah masyarakat. Jadi saya kembalikan kepada masyarakat apakah saat ini sudah urgen dilakukan atau tidak. Nanti kita tampung-tampung suara itu. Termasuk suara teman-teman ini," tandasnya.
Diketahui, pada pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh kemarin, salah satunya kesepakatan diantara keduanya adalah yakni sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh bukan hanya terbatas seperti usulan MPR periode sebelumnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, meski beda pilihan koalisi, berbeda sosok yang diusung bukan berarti komunikasi tidak dilakukan.
Baca SelengkapnyaSeluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.
Baca SelengkapnyaKIM diikat oleh tiga konsep. Yaitu konsep berkelanjutan, konsep Indonesia maju dan konsep Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaAnies menerangkan dalam politik yang dewasa, pertemuan antar partai politik adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaSebanyak empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion pada putusan batas usia Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaZulhas menganggap hal ini sebagai pendidikan politik
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya