Ini kata PDIP soal DPR buka rahasia loloskan BG untuk jebak Jokowi
Merdeka.com - Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai ucapan anggota Komisi III Bambang Soesatyo yang mengungkap dipermudahnya Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri oleh DPR sangat tidak berdasar. Menurut Eva, penunjukan seorang Kapolri mutlak kewenangan seorang presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Saya rasa soal penunjukan itu otoritas seorang presiden. Jadi bisa saja orang mempresentasikan, orang berteori, dan seterusnya beranggapan seperti apa. Tapi saya rasa itu salah," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).
Eva justru mempertanyakan ocehan Bambang. Padahal dengan berkomentar seperti itu menurut Eva, politikus Golkar tersebut malah membongkar aibnya sendiri kepada masyarakat.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Kenapa Bamus Betawi usul gubernur Jakarta ditunjuk presiden? 'Di situ ada kompromi, soal putra daerah menjadi salah satunya. Di mana-mana juga ada privilege politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum betawi. Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Itu yang melatarbelakangi mengapa kita mengusulkan gubernur dipilih oleh Presiden. Nah walikotanya dipilih langsung oleh Pilkada,'
-
Bagaimana Bamus Betawi usulkan gubernur ditunjuk presiden? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
"Pernyataan pak Bambang Soesatyo seperti itu malah membuka aib sendiri. Mau mencebak malah sepertinya dia yang ke jebak," kata Eva.
Eva menyesalkan sikap yang ditunjukkan wakil bendahara umum Golkar tersebut. Menurut Eva persoalan kisruh Kapolri sudah selesai sehingga dia meminta agar Bambang tak lagi mengungkit-ngungkit persoalan tersebut.
"Penunjukan Kapolri itu sangat otonom seorang presiden. Saya yakin pak Jokowi tak apa yang dianggap bener dan apa yang harus dilakukan. Silahkan masyarakat yang menilai. Toh sekarang sudah ada keputusannya, sekali lagi enggak usah nengok ke belakang sekarang fokus saja pada pengajuan calon baru dan doakan semuanya terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka rahasia alasan Komjen Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR. Menurut Bambang parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih untuk mengakomodir kehendak partai pendukung, yaitu PDIP.
Alasan itulah, membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi Kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.
"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Babak Baru KPK VS Polri' yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaJokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaAria Bima juga membantah anggapan jika partainya mengabaikan partai-partai kecil.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDjarot menuturkan, Jokowi yang meminta kepada PDIP agar mengusung keduanya sebagai kepala daerah
Baca SelengkapnyaDPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya