Ini Kata Pimpinan DPR soal Anggaran Gorden Rp47,8 Miliar dan Aspal Rp11 Miliar
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan mempelajari terkait penganggaran gorden DPR dengan nilai puluhan miliar maupun biaya pelapisan aspal. Dia menyebut, pimpinan DPR bukanlah pemegang kuasa atas dana pemerintah.
"Saya belum bisa berkomentar banyak karena saya mesti pelajari dulu. Perlu diketahui bahwa pimpinan DPR adalah bukan pemegang kuasa anggaran seperti di eksekutif," kata Dasco lewat pesan suara kepada merdeka.com, Minggu (27/3).
Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif hanya menjalankan kebijakan-kebijakan berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap mitra eksekutif atau pemerintah.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Sementara untuk di DPR sendiri pimpinan DPR bukan pemegang kuasa anggaran dan tidak ikut dalam perencanaan proyek-proyek yang ada di DPR," kata Ketua Harian DPP Gerindra ini.
Anggaran Gorden Rp47,8 Miliar
Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan blind. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.
Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang dilihat Minggu (27/3), tender itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.
Lokasi pekerjaan tertulis di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu, juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini.
"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs itu.
Anggarkan Rp11 Miliar Pengaspalan
Selain itu, DPR RI menganggarkan Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal. Sumber anggaran itu berasal dari APBN tahun 2022.
Berdasarkan informasi dari situs sirup.lkpp.go.id yang dilihat Minggu (27/3), nama paket tersebut adalah Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066.
"Total pagu Rp11.000.000.000," tulis situs itu.
Lokasi pekerjaan aspal di Gedung DPR RI Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav.1, Kota Jakarta Pusat. Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi.
"Volume pekerjaan 1 paket, uraian pekerjaan pelapisan aspal hotmix area komplek DPR RI," demikian bunyi situs itu.
Jadwal Pemilihan tender dimulai pada awal hingga Maret 2022. Informasi pekerjaan konstruksi ini diperbaharui pada 25 Maret 2022.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaPengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaSaid mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaVerrel berencana menyerahkan seluruh gajinya selama satu tahun pertama untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihannya.
Baca SelengkapnyaDPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya