Follow
Ini kata SBY soal Jokowi mau hidupkan pasal penghinaan presiden
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal polemik pasal penghinaan presiden yang akan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai perlu melindungi nama presiden sebagai simbol negara tetapi tidak dengan cara-cara represif.
"Kesimpulan: demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif," kata SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Minggu (8/9).
Menurutnya, pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Kekuasaan tidak dipakai untuk membungkam suara rakyat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Prabowo tak masalah dengan nyinyiran tentang program Jokowi? Prabowo tak masalah dengan nyinyiran itu. Karena, ia mengaku sebagai tim Jokowi.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak untuk 'menciduki' dan menindas yang menentang penguasa," terang dia.
Lanjut dia, bangsa Indonesia harus belajar menggunakan kebebasannya secara benar. Sekarang sudah jarang perlakuan yang menyudutkan presiden.
"Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasan pun bisa disalahgunakan. Ini pertanda baik. Perlakuan 'negatif' berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca Selengkapnya
AHY menilai praktik cawe-cawe harus dicegah bersama agar demokrasi tidak mundur.
Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca Selengkapnya
Dia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca Selengkapnya
SBY juga mengingatkan Prabowo untuk berpegang teguh pada konstitusi, Undang-Undang, dan sistem yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Yandri menilai upaya pelaporan terhadap Rocky berlebihan. Meski dia mengakui hal tersebut wajar sebagai sebuah respons kontra.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Jaringan Nasional (Jarnas) 98, Sangap Surbakti merasa heran dengan sindiran Politikus PDIP Deddy Sitorus
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca Selengkapnya
PAN mempertanyakan tolak ukur JK membandingkan kepemimpinan Jokowi dan Soeharto.
Baca Selengkapnya
Taufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca Selengkapnya