Follow
Ini komentar Agung Laksono soal 16 menteri diisi orang partai
Merdeka.com - Presiden terpilih Jokowi belakangan mendapat kritik soal komposisi kabinetnya. Jokowi yang awalnya menyebut pemerintahannya akan diisi oleh kalangan profesional, ternyata ingkar janji. Dari 34 menteri pemerintahannya nanti, 16 di antaranya berasal dari orang parpol.
Waketum Golkar Agung Laksono tak masalah dengan pilihan Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla.
"Ada profesional yang non partai dan ada profesional dari partai sepanjang punya kompetensi, why not? boleh-boleh saja apalagi ada dukungan dari partai," kata Agung di Sabuga Bandung, Kamis (18/9).
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Prabowo di sidang kabinet? Prabowo turut mengulas peringatan tegasnya kepada jajaran dalam sidang kabinet pertama beberapa waktu lalu, yang menekankan tekat kuat merealisasikan program makan bergizi gratis bagi siswa di sekolah dan ibu hamil.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Golkar yang kini tergabung dalam koalisi merah putih tak masalah berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Apalagi Golkar sejak Pemilu solid berada bersama partai Gerindra pimpinan dari koalisi merah putih itu.
"Golkar di luar pemerintahan enggak apa-apa," terangnya.
Disinggung Jokowi yang dinilai ingkari janji tentang komitmen koalisi tanpa syarat, Agung menyebut tak masalah. "Semua hak prerogatif beliau. Saya ingatkan penetapan jumlah menteri adalah hak prerogatif beliau, beliau pasti punya alasan sendiri dan argumentasi sendiri yang wajib kita hormati," katanya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Dave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.
Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.
Baca Selengkapnya
Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco, Prabowo juga ingin membangun Indonesia bersama kawan-kawannya.
Baca Selengkapnya
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih
Baca Selengkapnya
Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto perihal jatah kabinet.
Baca Selengkapnya
Terkait jatah kursi menteri dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas berdalih hal itu merupakan hak prerogatif presiden
Baca Selengkapnya
Grace hanya menekankan partai pengusung Prabowo-Gibran tidak hanya Golkar.
Baca Selengkapnya
AHY merespons soal jatah menteri yang akan didapat oleh Demokrat
Baca Selengkapnya