Ini komentar Ahok soal KJP plus Anies Baswedan

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama berbeda pendapat dengan pesaingnya Anies Baswedan yang ingin memperbolehkan warga ibu kota untuk dapat menikmati Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memiliki program bantuan pendidikan bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga dia menilai, masyarakat ibu kota sudah tidak perlu menikmati bantuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menganggap, lebih baik dana bantuan pendidikan yang ditujukan untuk Jakarta dialihkan ke daerah lain. Sebab nominal yang diberikan setiap bulan dari Pemprov DKI Jakarta lebih besar dibandingkan bantuan nasional.

"Yang pasti kami mau edukasi masyarakat, kalau sudah cukup jangan serakah. KJP kami yang lakukan penghitungan adalah Bank Dunia. Jadi lebih baik KIP didorong," katanya di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Menurutnya, saat ini angka putus sekolah di Jakarta sudah jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Sehingga, dia menilai, alangkah baiknya jika dana bantuan pendidikan pemerintah pusat untuk ibu kota dialihkan ke daerah lain.

"Kamu tahu enggak anak-anak di luar Jakarta yang putus sekolah berapa persen? Masih 40 persen. Jakarta sekarang anak SMA itu yang putus sekolah hanya 0,4 persen. Ini bukan karena faktor uang, buat apa uangnya dimanjain kasih anak lebih. Anak saya saja enggak kasih uang jajan lebih," tutupnya.

Sebelumnya, Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kekhawatiran warga akan ditariknya KJP bila dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI yang baru. Menjawab itu, Anies sesumbar justru akan menambah manfaat dari KJP bagi para penggunanya.

"Kalau gubernur ganti malah manfaatnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena pemerintah pusat punya program KIP (Kartu Indonesia Pintar)," kata Anies di hadapan warga pasar Bambu Kuning, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin, (31/10).

Anies menuturkan KIP sudah kirim ke seluruh Indonesia kecuali Jakarta. Sebab di Jakarta ada peraturan yang melarang penggunaan KIP. Padahal itu bukan dari perusahaan tapi itu dari negara.

"KIP itu cash. Manfaatnya lebih besar jadi bukan belanja dan bisa memenuhi kebutuhan di luar KJP. Jadi Insya Allah manfaatnya besar," ungkap Anies.

Anies menambahkan, antara KJP dan KIP keduanya harus bisa saling melengkapi. Sebab kalau KJP hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan anak sekolah, sementara KIP sifatnya bisa diuangkan.

"Sifat dari KIP itu saling melengkapi dengan KJP. KJP itu untuk hal-hal yang sudah ditentukan. KIP bentuk cash sehingga keluarga bisa menggunakan hal-hal yang enggak boleh di KJP. Jadi sebenarnya bukan dobel tapi komplementer. Melengkapi," ujarnya.

"KIP di Jakarta sudah dikirim ke semua anak. Tapi anak itu enggak berani cairkan. Ada peraturan kalau dicairkan enggak boleh terima KJP. Ada pergub yang mengatakan itu. Kita sudah menyalurkan, mereka enggak berani mencairkan," sambung Anies. (mdk/dan)