Follow
Pansus revisi UU Pemilu masih buka lobi pemerintah sebelum paripurna
Merdeka.com - Panitia Khusus revisi UU Penyelenggaraan Pemilu akan membawa lima paket yang masing-masing berisi lima isu krusial untuk dibahas dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Lima paket ini dibawa setelah forum lobi tak berhasil mencapai kesepakatan.
Ketua Pansus revisi UU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah lobi antara kelompok fraksi dan pemerintah dalam rapat Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7) malam, gagal mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu dari lima opsi paket.
Rapat paripurna 20 Juli akan mengambil keputusan lima isu krusial revisi UU Pemilu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, meskipun Pansus dan Pemerintah gagal mencapai kesepakatan, tetap terbuka proses lobi sampai sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Bagaimana proses sidang sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Berikut isi lima paket revisi UU pemilu:
Paket A:
Presidential threshold (20-25 persen)
Parliamentary threshold (empat persen)
Sistem pemilu (terbuka)
Alokasi kursi (3-10 kursi)
Metode konversi suara (saint lague murni)
Paket B:
Presidential threshold (nol persen)
Parliamentary threshold (empat persen)
Sistem pemilu (terbuka)
Alokasi kursi (3-10 kursi)
Metode konversi suara (quota hare)
Paket C:
Presidential threshold (10-15 persen)
Parliamentary threshold (empat persen)
Sistem pemilu (terbuka)
Alokasi kursi (3-10 kursi)
Metode konversi suara (quota hare)
Paket D:
Presidential threshold (10-15 persen)
Parliamentary threshold (lima persen)
Sistem pemilu (terbuka)
Alokasi kursi (3-8 kursi)
Metode konversi suara (saint lague murni)
Paket E:
Presidential threshold (20-25 persen)
Parliamentary threshold (3,5 persen)
Sistem pemilu (terbuka)
Alokasi kursi (3-10 kursi)
Metode konversi suara (quota hare) (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca Selengkapnya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya