Ini luapan kekecewaan SBY dan Demokrat ke KMP

Merdeka.com - Munas IX Partai Golkar di Bali menghasilkan keputusan menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya. Fraksi Golkar di DPR diminta memperjuangkan penolakan itu.

Sikap Golkar itu memancing reaksi keras dari SBY dan Partai Demokrat. Golkar disebut mengkhianati kesepakatan yang telah diteken antara Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) saat mengamankan kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR.

SBY mengingatkan, dalam berpolitik, ada etika yang harus dijaga. Menanggapi penilaian Demokrat itu, Aburizal Bakrie (Ical) yang baru saja terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019, menyatakan keputusan penolakan Perppu itu dilakukan oleh forum Munas.

"Perppu pilkada, kita dibilang ingkar janji, keputusan rekomendasi munas. Itu dibuat seluruh peserta munas," elak Ical dalam pidato penutupan Munas IX Partai Golkar, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12)

Sementara Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berkelit, penolakan Perppu Pilkada berdasarkan aspirasi pengurus daerah partai di munas. Menurut dia, keputusan itu baru berupa rekomendasi kepada DPP yang akan diteruskan kepada fraksi Golkar di DPR.

"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, sistem ada unsur demokrasi, seluruh pengambilan keputusan yang tercermin dalam munas dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu pikiran yang dikembangkan peserta Munas salah satu di antaranya bergulir aspirasi dari sebagian besar pimpinan Golkar yakni menyoroti Perppu No 1 tentang Pilkada, No 2 tentang Pemda," jelas Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Meski ada kesepakatan politik antara KMP dan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada, Idrus beralasan, aspirasi pengurus Golkar di daerah berkata lain.

"Kita menyadari ada Perppu yang keluar dan Perppu bagian dari proses politik karena itu kita memandang di satu sisi perlu mengakomodasi aspirasi, juga perlu perhatikan dinamika politik yang ada di DPR terkait Perppu," kata Idrus.

"Kita buat rekomendasi status keputusan rekomendasikan kepada DPP untuk menolak Perppu 1/2014 tentang Pilkada dan Perppu 2/2014 tentang Pemda. Karena itu DPP lakukan komunikasi politik kembali menyampaikan aspirasi berkembang dalam munas kemarin," imbuhnya.

Apa saja sikap SBY dan Partai Demokrat terhadap Golkar dan KMP? Berikut rangkumannya:

Demokrat tak hadiri penutupan Munas Golkar

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap alasan pihaknya tidak menampakkan diri dalam penutupan Munas ke IX Golkar di Bali yang berlangsung Kamis (4/12). Menurut dia, hal ini dikarenakan kekecewaan terhadap Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada.Syarief menyatakan bahwa penolakan Perppu sama halnya seperti musibah. Karena itu, ada instruksi langsung yang meminta agar dirinya pulang dari Bali dan tak menghadiri penutupan Munas."Ya musibahnya Perppu (ditolak). Iya, instruksinya demikian (tak hadir di penutupan Munas)," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).Akan tetapi Syarief tidak menjelaskan siapa yang menginstruksikannya pulang ke Jakarta. Ketika ditanya apakah orang itu SBY, Syarief hanya tersenyum.

Ibas: Kalau tidak, katakan tidak sejak awal

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono berharap seluruh fraksi di DPR mendukung Perppu Pilkada. Meski Partai Golkar telah menyatakan menolak, Demokrat masih terus menjalin komunikasi."Partai Demokrat akan terus memperjuangkan karena perppu ini terbaik untuk solusi demokrasi di Indonesia. Kami hargai semua fraksi pasti punya pandangan. Kami ajak seluruh fraksi terima Perppu Pilkada. Kami terbuka, komunikasi terus dijalin," kata Ibas di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).Kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Ibas juga menyerukan agar dukungan terhadap Perppu Pilkada diwujudkan dengan aksi nyata. "Kami harap KIH bukan hanya lips service tapi dukung penuh. Politik dinamis penuh teka-teki," ujarnya.Partai Demokrat, lanjut Ibas, akan terus mengingatkan kepada partai-partai di KMP terkait kesepakatan bersama yang telah dibuat untuk mendukung Perppu Pilkada."Kami komunikasi baik dengan KMP dan KIH. Saya tidak pesimis, mereka pegang teguh kebersamaan yang sama-sama kita buat. Perppu ini positif baik untuk masyarakat dan kematangan demokrasi. Kita semua bisa menilai kalau (kesepakatan) ini dikhianati, diingkari. Kalo ada yang keluar dari kesepakatan, akan jadi pembicaraan yang sangat menarik. Kecuali, kalau tidak (mendukung), katakan tidak sejak awal," pungkas Ibas yang juga Sekjen Demokrat ini.

Topik pilihan: Syarief hasan | Ibas

SBY ungkap kesepakatan Demokrat dengan KMP

Dalam serial tweetnya, SBY mengungkap kesepakatan yang telah dibuat bersama Koalisi Merah Putih pada 1 Oktober, sore hari sebelum pemilihan pimpinan DPR. "Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk dukung perppu usul Pemerintah.""Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum & Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP hanya Ketum.""Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan DPR RI.""Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) Koalisi Merah Putih harus menyetujui dan mendukung perppu.""Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip."

SBY: Demokrat tidak bisa bekerjasama dengan Golkar

Kecewa berat, SBY pun menyebut Golkar sebagai partai yang tidak konsisten dan mengingkari kesepakatan. Demokrat pun akan memikirkan ulang kerja sama dengan Golkar."Tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja.""Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini.""Rakyat Indonesia, SBY & Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua.""Saya dan Partai Demokrat meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti."

Topik pilihan: Koalisi Indonesia Hebat | Kisruh Golkar

Demokrat lirik KIH golkan Perppu Pilkada

Merasa dikhianati Golkar dan KMP, SBY pun telah memerintahkan pimpinan Partai Demokrat untuk berkomunikasi dengan KIH. "Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP & Koalisi Indonesia Hebat, agar perjuangan bersama ini berhasil.""Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama Koalisi Merah Putih + Partai Demokrat, yang berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut.""Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya.""Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang."