Ini macam alasan Ahok wajib cuti kampanye versi politisi Gerindra

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) wajib cuti jika masa kampanye Pilgub DKI dimulai. Dia menyebut ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dibuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan incumbent.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan calon petahana memiliki fasilitas yang dibiayai oleh APBD. Fasilitas dan kekuasaan yang dimiliki calon petahana dikhawatirkan akan dimanfaatkan dalam proses pemenangan di Pilgub DKI.

"Selama ini incumbent di seluruh Indonesia memanfaatkan posisi sebagai petahana untuk kepentingan pemenangan. Makanya sebagian besar incumbent menang dan lebih mudah, dan lebih murah karena enggak pakai uang pribadi," kata Riza saat dihubungi, Jumat (5/8).

Misalkan, kata Riza, Ahok memiliki anak buah, mulai dari jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI hingga PPSU di lapangan. Menurutnya, bisa saja anak buah Ahok dijadikan sebagai tim sukses untuk pemenangannya dan membuat Pilgub tidak netral.

"Tidak fair. Di mana tidak adilnya? Gubernur, wali kota atau bupati dan wakil-wakil yang maju ini kan punya pasukan. Siapa pasukannya? PNS dari tingkat wakil, Sekda, sampai petugas kebersihan. Gitu," terang Riza.

"Itu kan jadi pasukan yang selama ini digunakan oleh gubernur, wali kota atau wakil-wakilnya yang maju itu lagi menjadi bagian dari pemenangannya atau tim sukses. Jadi tidak netral pilkada," sambungnya.

Kemudian, wewenang calon petahana untuk memutasi bawahannya juga bisa menjadi celah. Pegawai yang tidak sejalan atau tidak mendukungnya dengan Ahok, bisa dicopot. Mutasi, dianggap Riza menjadi peluang untuk menarik uang.

Misalkan, PNS yang ingin naik jabatan diminta menyetor sejumlah uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk modal kampanye dan pemenangan bakal calon kepala daerah itu.

"Gubernur atau wakil dan semacamnya masing-masing itu bisa memutasi, menjelang pilkada ini terjadi besar-besaran. Kenapa, satu cari duit, mutasi biasanya banyak oknum-oknum kepala daerah dengan perangkatnya narik duit. Yang mau jadi kepala dinas, kepala sekolah, jadi ini-ini, setor. Setor supaya diangkat, kumpul uang buat pilkada," tegas dia.

Di sisi program, Riza menyebut petahana bisa merancang program-program yang menguntungkan dirinya. Program kerap dijadikan jalan bagi calon kepala daerah untuk bersosialisasi dan kampanye pemenangan.

"Banyak incumbent yang maju itu sudah dirancang program. Dalam setahun pilkada itu, program-program yang menguntungkan, sosialisasi ditingkatkan dan kunjungan ke daerah. Ini itu gitu loh. Nah itu dibiayai oleh APBD," tandasnya.