Follow
Ini nama-nama anggota DPR pengusul revisi UU KPK
Merdeka.com - Baleg DPR melakukan rapat membahas usulan revisi UU KPK, sore ini. Walaupun diketahui, Presiden Joko Widodo telah menolak dengan tegas UU KPK direvisi.
"Yang mengusulkan PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar, PPP," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono di ruang rapat Baleg, Selasa (6/10).
Sareh menjelaskan setelah pemerintah menolak revisi UU KPK dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015, maka saat ini revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
"Yang semula usulan pemerintah sekarang jadi usulan DPR," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Soepratikno mengungkapkan jumlah anggota dari enam Fraksi yang ngotot mengusulkan revisi UU KPK itu. Meskipun, dia tak menyebutkan siapa saja para anggota pengusul itu.
"PDIP 15 orang, Golkar 9 orang, PKB 2 orang, PPP 5 orang, NasDem 12 orang, Hanura 3 orang," paparnya.
Berikut nama-nama anggota DPR pengusul revisi UU KPK :
PDI Perjuangan
Masinton Pasaribu Fraksi PDI Perjuangan
Ichan Soelistio Fraksi PDI Perjuangan
Arteria Dahlan Fraksi PDI Perjuangan
Niarius Gea Fraksi PDI Perjuangan
Arteria Dahlwan Fraksi PDI Perjuangan
Abidin fikri Fraksi PDI Perjuangan
N Falah Amru Fraksi PDI Perjuangan
Juniamart Girsan Fraksi PDI Perjuangan
M Rakyan Ihsan Yunus Fraksi PDI Perjuangan
Adistrya Sulistyu Fraksi PDI Perjuangan
Darmadi D Fraksi PDI Perjuangan
Risa mariska Fraksi PDI Perjuangan
Irne yusiana R Fraksi PDI Perjuangan
Charles Honoris Fraksi PDI Perjuangan
Imam Suroso Fraksi PDI Perjuangan
Dony M Fraksi PDI Perjuangan
Golkar
Tantowi Yahya Fraksi Partai Golkar
Adies Kadir Fraksi Partai Golkar
Dodi Acep Fraksi Partai Golkar
Bambang Wiyogo Fraksi Partai Golkar
Daniel Mutaqien Fraksi Partai Golkar
Kahar Muzakir Fraksi Partai Golkar
Dito Ganinduto Fraksi Partai Golkar
Hamka B KAD Fraksi Partai Golkar
M Misbakhun Fraksi Partai Golkar
PKB
H irmawan Fraksi PKB
Hj Rohani V Fraksi PKB
PPP
Mz Amirul T Fraksi PPP
Elvinaro Fraksi PPP
M Arwani Thomafi Fraksi PPP
Donny AM Fraksi PPP
NasDem
Taufiqulhadi Fraksi Partai NasDem
Amelia Anggraini Fraksi Partai NasDem
Choirul muna Fraksi Partai NasDem
Ali Mahir Fraksi Partai NasDem
Donny I Priambodo Fraksi Partai NasDem
H Hasan Amirudi Fraksi Partai NasDem
Tri Murni Fraksi Partai NasDem
Yanyuk Sri R Fraksi Partai NasDem
Ahmad Amin Fraksi Partai NasDem
Hamdhani Fraksi Partai NasDem
Sulaiman H Fraksi Partai NasDem
T Taufiqul Fraksi Partai NasDem
Hanura
Djoni Rolindrawan Fraksi Partai Hanura
Fauzi H Amro Fraksi Partai Hanura
Inas Nasrullah Fraksi Partai Hanura
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya