Djan Faridz ubah susunan pengurus hasil muktamar, ada Hamdan Zoelva

Merdeka.com - Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz dinilai telah membatalkan sendiri hasil muktamar PPP Jakarta yang memilihnya sebagai orang nomor satu di partai Kabah itu. Sebab Djan mendaftarkan kepengurusan PPP di Kemenkum HAM dengan akta notaris baru.

Politikus PPP Epyardi Asda yang mengungkap hal tersebut. Menurut dia, pergantian itu bahkan sama sekali tidak dibicarakan oleh pengurus PPP lain, terkesan diam-diam. Djan dan Sekjen PPP Dimyati Natakusumah yang mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkum HAM.

"Bulan Desember kemarin (didaftarkan), tanpa ada rapat, tanpa ada apa-apa didaftarkan berdua dengan akta notaris baru. Dengan didaftarkannya itu maka sekarang AD/ART ataupun kepengurusan lama tidak berlaku lagi. Dia batalkan seluruhnya hasil muktamar Jakarta, kalau sudah dibatalkan hasil muktamar itu berarti muktamar Jakarta juga enggak ada," jelas Epyardi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (8/1).

Epyardi bertambah kesal ketika melihat orang-orang sneior PPP hasil muktamar Jakarta digusur tak mendapatkan tempat. Sementara orang-orang baru dimasukkan sebagai pejabat tinggi di PPP.

Siapa saja pengurus PPP baru yang didaftarkan Djan Faridz?

"Ketum Djan faridz, Wakil ketua umum Humphrey Djemat, itu orang baru masuk enggak jelas. Ada Habil Marati, Nu'man Abdul Hakim, ini aktif enggak pernah rumahnya di Bandung, muktamar enggak pernah hadir. Kemudian Asmawati, istrinya Marzuki Alie (mantan ketua DPR), Wardatul Asriyah (istri SDA)," terang Epyardi.

"Setelah itu, Sekjennya Dimyati, habis itu bendahara umum Rendhika, mantunya SDA, orang ini enggak tahu tiba-tiba dimasukkan ada nama dia. Dia bahkan sudah nolak, ini anak masih sangat muda," terang dia.

Epyardi juga mengatakan bahwa Hamdan Zoelva juga dimasukkan ke ke dalam struktur PPP, tapi Hamdan menolak. Majelis Syariah, kata dia, diketuai KH Maemun Zoebair, wakil ketua Nur Muhammad Iskandar, Majelis Pakar, ketua Epyardi, wakilnya Fernita Darwis.

"Hamdan Zoelva jadi wakil ketua majelis pertimbangan, ketuanya SDA. Tapi Hamdan sudah menolak," tutur dia.

"Sementara orang yang berdarah-darah perjuangkan konstitusi pasang badan justru dibuang oleh Djan Faridz dan Dimyati," terang dia.