Ini penjelasan Akom soal beredar surat dirinya tak maju ketum Golkar

Merdeka.com - Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar, persaingan antarcalon ketua umum semakin memanas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin adalah salah satu calon yang siap maju di Munas nanti. Namun perjalanan Akom untuk bertarung penuh rintangan.

Semula, Akom disebut tidak layak mencalonkan sebagai Ketua Umum Golkar lantaran masih menjabat sebagai Ketua DPR. Setelah melewati kekisruhan tersebut, Akom dikabarkan belum mengisi LHKPN selama menjabat sebagai Ketua DPR. Belum selesai persoalan LHKPN muncul surat pernyataan Akom yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau dan Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) terkait komitmennya untuk tidak maju di Munas nanti.

Surat pernyataan yang dimaksud tertanggal 17 Desember 2015 dengan dibubuhkan tanda tangan Ical di samping kanan dan tertera tanda tangan Akom sebagai pembuat pernyataan lengkap dengan materai Rp 6000. Dalam surat itu, Akom menandatangani sebagai Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Menanggapi beredarnya surat tersebut, Akom menjelaskan pasca turunnya Setya Novanto (Setno) dari Ketua DPR, Golkar menggelar rapat untuk menentukan siapa pengganti Setnov. Dalam rapat tersebut, Ical menetapkan bahwa dirinya layak menggantikan Setnov lantaran seluruh kader Golkar sepakat dengan hal itu.

"Pak Ical bilang Pak Ade kita akan tetapkan sebagai calon ketua DPR karena semuanya menginginkan. Dan saya mintakan pak Ade supaya meneken fakta integritas yang isinya adalah pak Ade enggak boleh inisiasi munas," beber Akom di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

"Saya bilang saya siap. Sami'na wa'tona saya siap. Lalu setelah itu bubar rapat kita pulang," tambahnya.

Dalam perjalanan pulang, Akom mengaku ditelepon Waketum Nurdin Halid untuk meneken agar tidak menginisiasi Munas. "Kata Pak Nurdin sudah teken aja pak, kan saya bilang tadi sudah bilang iya ya saya teken," katanya.

Selanjutnya, Akom menyampaikan persoalan teken itu kepada Ridwan Bae. Informasi itu kemudian disampaikan lebih lanjut kepada kader Golkar di NTB. Namun setelah mendengar hal tersebut, Ical kembali menelepon dirinya dan mengatakan bahwa pernyataan Ridwan tidak benar.

"Malamnya pak Ical telepon dari Hong Kong terus sampaikan bahwa yang dibilang Ridwan itu enggak benar. Ade boleh mencalonkan. Semua orang punya hak terus saya bilang iya bang kan seingat saya abang bilangnya permintaannya tak inisiasi munas kok bisa keluar pernyataan lain saya enggak ngerti," terangnya.

Sementara itu, terkait surat komitmen Akom agar tidak maju di Munas mendatang diedarkan ke seluruh jajaran kader Golkar, Akom menilai tindakan itu sudah tidak sehat. Hal ini diketahui setelah menjalarnya ke Ketua DPD Golkar I dan II di Yogyakarta.

"Saya pikir ini cara-caranya sudah enggak baik. Saya senyum-senyum saja. Ngapain saya marah-marah, saya jujur apa yang saya lakukan apa adanya. Itu kan melanggar AD ART, kan dijamin dalam mencalonkan asalkan kita sesuai dengan persyaratan PDLT kita boleh dicalonkan dan mencalonkan dan Alhamdulillah saya memenuhi PDLT," tandasnya.

Berikut isi surat pernyataan Akom, Pertama, tertulis: "saya tidak akan ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung memprakarsai pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sampai dengan selesainya masa bakti Kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019 (Hasil Munas IX Partai Golkar di Bali)".

Kedua, "Bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar sampai dengan berakhirnya masa bakti Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali yaitu tahun 2019".

Ketiga, "Bahwa saya akan melaksanakan tugas yang diamanatkan Partai Golkar kepada saya yaitu sebagai ketua DPR RI dan akan berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas tersebut".

Dicantumkan juga pernyataan bahwa Akom menandatangani pernyataan itu dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan dari siapapun, dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.