Ini Penjelasan BPN Soal Rencana Prabowo Naikkan Gaji ASN untuk Cegah Korupsi

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid menjelaskan tentang rencana Prabowo menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan angka korupsi. Kata dia, kenaikan gaji itu akan dibarengi tuntutan kerja yang tinggi dengan penegakan hukum yang kuat.

"Jadi sekali lagi Pak Prabowo tidak mengatakan menaikkan gaji yang tinggi tetapi sekaligus menuntut kinerja yang tinggi. Kedua-duanya kalau bisa dilaksanakan itu bagus," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurut Hidayat jika sudah dinaikkan gajinya tetapi masih korupsi tentu akan ada hukuman yang berat juga. Menaikkan gaji dan mengancam hukuman berat untuk ASN yang masih terlibat kasus korupsi, lanjut dia, juga dilakukan di negara lain.

Berita Prabowo Subianto lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

"Ada satu teori di beberapa negara contohnya Singapura, mengapa di Singapura korupsi sangat rendah dan indeks korupsi paling tinggi karena pejabat, di antaranya karena pejabat digaji yang tinggi," ungkapnya.

"Sehingga tidak memerlukan untuk tindakan-tindakan yang koruptif. Terapi harus dibarengi penegakan hukum yang keras," ucapnya.

Diketahui, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Mengingat belakangan ini banyak birokrat yang tergiur 'duit panas' masuk ke kantong pribadi.

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik akar masalah adalah penghasilan para birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini saya akan emmperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. uangnya dari mana, saya akan tingkatkan tax ratio," kata Prabowo dalam Debat Perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).