Follow
Ini penjelasan Nurdin halid soal politik transaksional jelang Munas
Merdeka.com - Petinggi Golkar, Nurdin Halid mengklarifikasi dugaan adanya intimidasi dan politik transaksional jelang munas Golkar. Kesepakatan dengan DPD I dalam pertemuan Rabu (17/2) kemarin, menurut dia, adalah suatu langkah antisipasi agar Munas berjalan secara akuntabel dan transparan.
"Jadi begini, kita kemarin ketemu seperti sebuah silahturahmi agar munas bisa berjalan transparan dan akuntabel," kata Nurdin ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (18/2).
Dalam pertemuan itu, anggota DPD II mengungkap adanya calon kandidat yang membagi-bagi uang kepadanya. "Ada keresahan anggota karena ada kandidat tertentu yang membagi uang kepadanya," jelas dia.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Apa tujuan utama Partai Golkar saat ini? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas Pilkada Inklusif? Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat umum, untuk berkolaborasi menciptakan Pilkada yang benar-benar inklusif.
-
Apa tugas utama PKD dalam Pilkada? PKD berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Menurut Nurdin, laporan anggota itu kemudian diskusikan. Mereka akhirnya mengeluarkan empat kesepakatan yang intinya melarang adanya politik transaksional dan kewajiban calon ketua umum untuk memaparkan visi misinya kepada DPD I dan DPD II.
"Intinya beri keleluasaan untuk semua DPD I dan II untuk tahu semua misi para calon. Tidak boleh ada politik transaksional," pungkas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca Selengkapnya
Muncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya