Ini penyebab Pilkada Serentak 9 Desember tidak bergairah
Merdeka.com - Meski tinggal menghitung hari, pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang terlihat sepi. Tidak ada hingar bingar dan kemeriahan yang terjadi di daerah-daerah yang menggelar Pilkada.
Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto ada beberapa faktor yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember mendatang sepi.
"Ada beberapa faktor, pertama kewenangan bupati atau wali kota terbatas, sehingga tidak menarik minat cukong," ujar Didik Supriyanto dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network akan membahasnya dalam Perspektif Indonesia dengan topik, 'Pilkada Serentak Antiklimaks' di Gado-gado Boplo Jalan Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
Faktor ke dua kata Didik, ketika penyelenggaraan Pilkada serentak para cukong pilih-pilih daerah mana yang mesti mereka danai. Hal ini karena para cukong memiliki dana terbatas.
"Maka hari-hari ini dari pencalonan sampai sekarang paslon kesulitan lakukan kampanye karena mereka tidak punya uang. Saya ketemu politisi DPP, mereka dapat keluhan paslon tidak punya uang," ujarnya.
Faktor ke tiga yakni karena kampanye dibiayai negara sehingga kampanye hanya diisi pertemuan terbatas di kampung-kampung. Hal ini yang membuat pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang tidak begitu semarak.
"Ini memang akan berdampak pada partisipasi pemilih. Paling gampang kan berapa banyak orang datang ke TPS, apalagi kalau ada hujan longsor. Jadi ini memang banyak problem, tapi saya berpikir positif, bangsa ini belajar dari satu kasus ke kasus lain," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Poses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah berharap Pilkada kandidat melawan kotak kosong ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaDikonfirmasi soal rekomendasi bakal calon kepala daerah dari Surabaya? Sarmuji mengakui jika Partai Golkar belum merekomendasikan satu nama pun.
Baca SelengkapnyaPilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaAhok melihat keberadaan Kang Emil akan membuat kader Gerindra sulit untuk menangan di Tanah Pasundan
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaTerdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya