Ini pesan Hanura untuk Bamsoet yang didapuk jadi ketua DPR
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Nurdin Tampubolon menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Bambang Soesatyo setelah dilantik menjadi Ketua DPR. Bamsoet diminta menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung di Badan Legislasi (Baleg) maupun komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Tata kelola penyelesaian RUU itu harus segera diperbaiki dengan mengikuti ketentuan dari UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Karena aturannya hanya 20 hari di Bamus tingkat harmonisasi kemudian kalau ada hal-hal teknis yang perlu dibicarakan itu maksimum tiga bulan sejak diterimanya daripada Baleg daripada UU tersebut," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Tugas kedua yakni memperbaiki tata kelola penganggaran agar lebih efisien. Dia ingin penganggaran di DPR dilakukan dengan berbasis kinerja. Terakhir, Bamsoet harus memastikan fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja eksekutif berjalan baik, yaitu melaksanakan amanah UU.
"Bagaimana pengawasan atau kontrol daripada pelaksanaan UU yaitu penganggaran dan lain sebagainya sehingga nanti tidak ditemukan lagi hal-hal tidak efisien di dalam pembangunan kita," ujar Nurdin.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menetapkan Ketua komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat internal dan komunikasi dengan Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina Partai Golkar.
"Sehingga secara resmi kami sampaikan beberapa keputusan tentang penetapan pak Bambang Sesatyo sebagai ketua DPR," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan dari beberapa nama yang sempat beredar di media massa, seluruhnya pantas menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR. Namun pada akhirnya seluruh jajaran partai beringin memutuskan Bamseoet sebagai pemimpin parlemen.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca SelengkapnyaMKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca SelengkapnyaBamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaPengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Baca SelengkapnyaPelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya