Ini pesan JK buat Setya Novanto setelah terpilih jadi ketum Golkar
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar dapat mewujudkan stabilitas politik dan ikut bersama Pemerintah dalam pembangunan bangsa.
"Tujuan pemerintah ialah stabilitas politik, (dan) ikut bersama-sama membangun bangsa. Oleh karena itu, Golkar tentu kita harapkan dapat menjadi bagian dari upaya itu," kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Apel Bela Negara di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (17/5).
Terkait kasus 'Papa Minta Saham' yang pernah mencoreng nama Setya Novanto, Jusuf Kalla mengatakan itu merupakan masalah pribadi.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kapan Muktamar PKB di Bali? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Ya, cara berdemokrasi dengan hukum tentu ada perbedaan, ada juga hal yang saling terkait. Tetapi itu nanti masalah pribadi lah," tambahnya.
Soal potensi adanya jatah kursi menteri di Kabinet Kerja untuk Partai Golkar, Wapres mengatakan hal itu belum dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.
"Soal itu, belum ada. Tidak ada membicarakan itu. Tentu, siapa saja punya peluang tetapi belum sampai tahap (pembicaraan) itu," katanya.
Jusuf Kalla menilai proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, yang berlangsung sejak Sabtu (14/5), menunjukkan dinamika politik demokratis dalam tubuh partai tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga disambut ribuan masyarakat, simpatisan dan kader Golkar dalam konsolidasi pemenangan Golkar dan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK berharap agar Ganjar jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang harus mengikuti jejak Megawati sebagai pemimpin yang demokratis.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menyebut, penilaiannya terhadap Megawati merupakan hasil pengalamannya sendiri secara objektif.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaJokowi awalnya sempat bertanya kepada kader Golkar dan tamu yang hadir alasan dirinya memakai kemeja kuning.
Baca SelengkapnyaSebanyak 34 DPW menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan DPD se-Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar sangat optimis dapat mendulang suara yang sempurna di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga memimpin Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi blak-blakan alasannya mengenakan kemeja kuning saat menutup Munas Golkar
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kedamaian tidak boleh terkoyak karena Pemilu.
Baca Selengkapnya