Ini rencana Agus Yudhoyono buat atasi kemacetan Jakarta

Merdeka.com - Banyak cara akan dilakukan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dalam mengatasi macet di ibu kota. Jika Cawagub nomor urut 3, Sandiaga Uno, memilih pembatasan mobil mewah. Beda halnya dengan Cagub nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, peningkatan kualitas dan kuantitas moda transportasi umum di Jakarta adalah solusi tepat dalam mengatasi masalah kemacetan. "Yang harus dilakukan adalah semua moda transportasi ditingkatkan. Baik kapasitasnya maupun kualitasnya. Pada akhirnya (masyarakat) mulai meninggalkan ataupun kurangi penggunaan kendaraan pribadi," jelas Agus di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (5/11).

Agus meyakini masyarakat bakal berpaling bila transportasi umum di Jakarta aman dan nyaman. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya.

"Hingga akhirnya (masyarakat menilai) ngapain gitu saya gunakan kendaraan yang akhirnya macet dan lain-lain. Lebih baik naik kendaraan atau transportasi publik," ujarnya.

Agus juga terus mengampanyekan gagasannya soal water way system. Di mana jenis transportasi ini dinilai efektif dalam mengurai kemacetan terjadi hampir di sejumlah ruas jalan di ibu kota.

"Kami ingin gunakan sungai di Jakarta untuk transportasi lintas air. Ini harapannya walaupun sekali lagi tidak sebesar yang dibayangkan, tapi paling tidak untuk lokasi tertentu itu bisa efektif untuk urai kemacetan atau paling tidak menjadi alternatif bagi warga dalam transportasi dan menghindari kemacetan yg ada di DKI," harapnya.

Terkait soal pembatasan mobil mewah yang digagas Sandiaga Uno, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini justru mempertanyakan soal efektifitasnya. "Apakah itu efektif untuk memecah kemacetan di Jakarta, silakan tanyakan pada yang mengusung itu," kilahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika untuk membeli mobil adalah hak setiap orang yang tidak bisa dibatasi. "Saya pikir agak sulit mencegah orang beli itu karena mahal. Loh ini negara demokratis tapi dicegah-cegah. Itu agak melanggar hak dari warga yang memiliki kemampuan. Kita lihat saja apakah itu visible dan bisa mengurangi kemacetan secara signifikan," terangnya. (mdk/ang)