Ini Tahapan Pemilu Paling Rawan Serangan Siber Versi BSSN
Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu 2019. Tahapan yang paling rawan mendapat serangan Siber adalah saat pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu.
Hal itu disampaikan Kepala BSSN Djoko Setiadi saat memberikan sambutan di hadapan peserta 'Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019' di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3).
"Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS mempunyai kerawanan berupa DDoS (Distributed Denial of Service) atau bottle neck atau tergantinya layanan yang diakibatkan banyaknya jumlah permintaan layanan," ujar Djoko.
-
Kapan serangan siber pemilu terjadi? Laporan tersebut menyatakan bahwa proporsi pemilu yang menjadi sasaran serangan siber ini telah meningkat, dari 10 persen pada tahun 2015 menjadi 26 persen pada tahun 2022.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Apa saja serangan siber yang paling sering terjadi? Laporan tersebut menyoroti tiga perubahan signifikan dalam karakteristik ancaman dan serangan siber yang terjadi di berbagai negara. Mulai dari yang berkaitan dengan ransomware, fraud, hingga identity and social engineering.
-
Bagaimana Hacker serang sistem pemilu? Ditemukan bahwa aktivitas yang sering dilakukan oleh pemerintah Rusia dan China adalah upaya untuk menghambat situs otoritas pemilihan, mengakses informasi pribadi pemilih, hingga memindai sistem pemilihan online untuk dicari kelemahannya.
-
Bagaimana cara kejahatan siber mendapatkan informasi sensitif? Beberapa pemateri juga menjelaskan mengenai social engineering atau praktik manipulasi psikologis yang dilakukan oleh penyerang (pelaku kejahatan siber) untuk memperoleh informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem atau sumber data yang seharusnya terbatas.
Sementara potensi kerawanan pada tahapan penetapan hasil Pemilu, antara lain berupa bottle neck, DoS (Denial of Service) Attacks, defacement, Dan database hacking.
"Ancaman siber yang berpotensi menyerang KPU harus dicegah serta diminimalisasi karena serangan tersebut dapat berdampak pada timbulnya persepsi negatif pada tahap legitimasi hasil Pemilu," tuturnya.
BSSN pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menangkal serangan siber yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019. Setidaknya terdapat tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yakni penguatan keamanan aplikasi pemilu, penguatan infrastruktur TI KPU, serta edukasi dan literasi terhadap pihak yang terlibat langsung pada pemilu dan masyarakat.
Selain itu, dia juga meminta kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Dengan sinergi dan strategi pengamanan TI KPU ini maka diharapkan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dapat berjalan aman, kondusif, sesuai tujuan yang kita harapkan," tutur Djoko.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut adalah ancaman siber yang jarang diketahui orang saat pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaIndeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaBerikut fakta mengenai jelang tahun pemilu yang disukai hacker.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan potensi TPS rawan pada Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaTiga kategori tersebut yakni indikator TPS rawan paling banyak terjadi, banyak terjadi, dan tidak banyak terjadi tetapi perlu diantisipasi.
Baca SelengkapnyaPolda Sulsel mengaku mengerahkan 12.267 personel untuk pengamanan TPS di Sulsel.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejakĀ 3-7 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca Selengkapnya