Ini tanggapan barisan pembela Jokowi soal #2019GantiPresiden

Merdeka.com - Kurang lebih satu tahun pemilihan presiden Indonesia akan segera berlangsung. Dari sejumlah nama yang disebut bakal maju, baru Presiden Jokowi yang dideklarasikan oleh PDI Perjuangan akan bertarung kembali di Pilpres 2019.

Para pendukung Jokowi pun lantas membuat gerakan dukungan 'Dua Periode'. Tapi ternyata dukungan tersebut tak diterima oleh politisi PKS Mardani Ali Sera, sehingga dia menggagas gerakan #2019GantiPresiden.

Mengetahui adanya gerakan #2019GantiPresiden, pendukung Jokowi tak tinggal diam. Mereka memberikan tanggapan beragam seperti dirangkum berikut ini:

Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan heran dengan munculnya gerakan #2019gantipresiden yang diduga digagas oleh kubu oposisi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo cukup baik dalam memerintah Indonesia selama 3,5 tahun terakhir.

"Ngapain diganti-ganti, wong dia (Joko Widodo) bagus kok," kata Luhut usai memberikan pembekalan dalam acara orientasi fungsionaris tingkat pusat Partai Golkar di Red Top Hotel, Jakarta, Sabtu (7/4).

Luhut mengklaim, mayoritas penduduk Indonesia kembali menginginkan Jokowi kembali memerintah di periode kedua. "Kalau kau mau ganti, urusan kau, tapi saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan Pak Joko Widodo di 2019," ujarnya.

Surya Paloh

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi santai munculnya gerakan #2019gantipresiden dan munculnya kaos bertuliskan hal sama. Meski mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali menduduki kursi RI 1, NasDem melihat fenomena baru itu terbilang wajar.

"Apa salahnya orang main hastag. Kan enggak salah itu," ujar Surya Paloh di Kantor Bappilu Nasdem Jatim, Surabaya, Minggu (8/4).

Paloh menilai, gerakan itu salah satu produk sistem demokrasi. Setiap warga negara bebas mengungkapkan aspirasinya. Termasuk aspirasi politik jelang Pilpres 2019.

Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden tak bisa diganti hanya dengan sebuah kaos bukan berarti menyerang balik gerakan #2019gantipresiden yang digagas PKS. Menurut Hasto, pernyataan Jokowi dalam tersebut hanya untuk mengklarifikasi isu tersebut.

"Itu bukan serangan balik. Pak Jokowi melakukan klarifikasi bahwa menjadi pemimpin itu harus membangun optimisme," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jala Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4).

Hasto mengatakan, Jokowi memang harus meluruskan adanya isu #2019GantiPresiden. Alasannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan kembali maju di Pilpres 2019.

Politisi PDIP

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai Gerakan #2019GantiPresiden (tanda pagar 2019 ganti Presiden) sebagai gerakan pragmatis yang tidak mencerminkan gaya berpolitik cerdas. Hal tersebut juga tidak baik untuk membangun konsolidasi demokrasi bernegara.

Bima menyebut tagar 2019 ganti Presiden yang ramai di media sosial itu sebagai sesuatu yang antagonis dan tidak didasari hal rasional.

"Tagar 2019 ganti Presiden itu antagonis, tidak didasari hal yang rasional. Publik jangan diarahkan pada pemikiran-pemikiran yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan berpolitik," ujarnya.